Sandiaga Janji  Bereskan Defisit BPJS Kesehatan 200 Hari, Menkes Nila: Tidak Semudah Itu

Janji Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Uno untuk menyelesaikan permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam 200 hari dinilai tidak realistis.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com 19 Maret 2019  |  19:37 WIB
Sandiaga Janji  Bereskan Defisit BPJS Kesehatan 200 Hari, Menkes Nila: Tidak Semudah Itu
Warga antre mengurus kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (30/7/2018). - ANTARA/Yulius Satria Wijaya

Bisnis.com, JAKARTA – Janji Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Uno untuk menyelesaikan permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam 200 hari dinilai tidak realistis.

Menteri Kesehatan Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek menuturkan terdapat banyak faktor yang harus diselesaikan agar layanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia ini dapat paripurna.

"Saya sama sekali tidak punya informasi soal itu [bagaimana caranya Sandiaga akan menyelesaikan persoalan]. Namun [kalau dijanjikan rampung dalam 200 hari] tidak semudah itu. Itu [menyelesaikan persoalan BPJS Kesehatan] multi faktor yang harus kita lakukan. Ujungnya adalah mengubah prilaku [masyarakat agar semakin peduli kesehatan]," kata Nila di Istana Wakil Presiden, Selasa (19/3/2019).

Lebih lanjut Nila menyebutkan saat ini BPJS Kesehatan telah menjangkau 218 juta jiwa dalam kepesertaan. Jumlah pelayanan yang sangat besar ini dapat dilakukan dalam 4 tahun.

Padahal, sebagai perbandingan, Taiwan dengan 23 juta jiwa baru dapat menyelesaikan permasalahan sistem jaminan sosial kesehatannya setelah 13 tahun. "Tapi kita jangan lihat demikian.

Perhatian kita adalah saat ini sistem telah melayani 233 juta orang hingga 2018 yang memakai fasilitas kesehatan.Artinya kita harus liat manfaat yang luar biasa," katanya.

Nila juga menekankan, dari peserta BPJS Kesehatan ini sebanyak 96,8 juta diantaranya merupakan masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi sehingga preminya ditanggung negara. Dengan keberadaan BPJS Kesehatan ini maka masyarakat yang tidak mampu ini dapat mengakses fasilitas kesehatan.

"Sekarang cost-nya ini yang harus kita pikirkan [untuk dikendalikan]. Lalu kenapa costnya tinggi [sehingga terjadi defisit pembiayaan]? Selain iurannya harus disesuaikan [karena kemurahan] Namun juga ada transisi penyakit juga," katanya.

Nila menyebutkan dengan gaya hidup sekarang yang tidak peduli kesehatan maka potensi penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan ginjal menjadi tinggi. 

"Ini penyakit yang membuat cost [biaya yang harus ditanggung BPJS Kesehatan menjadi] tinggi. Ini karena 2014 dan sebelumnya belum ada program mencegah. Sekarang [karena rendahnya dorongan hidup sehat] sekarang sudah keburu sakit dan jadi beban," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bpjs kesehatan, sandiaga uno

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top