Bisnis.com, JAKARTA – KH Ma’ruf Amin menyelipkan pesan kepada publik untuk memerangi kabar bohong pada pemilu kali ini di sela-sela debat calon wakil presiden. Baginya, hoaks bisa merusak tatanan bangsa Indonesia.
Tentu ini bukan tanpa sebab. Banyak sekali kabar bohong menyerang dia dan juga Joko Widodo yang menjadi pasangannya di pemilihan presiden 2019.
Cawapres nomor urut 01 ini bersumpah dihadapan penonton acara debat di sisa masa hidupnya akan melawan hoaks. Ayat Al-Quran dia selipkan.
“In jaakum fasiqun binabain fatabayyanu, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, hendaklah kamu tabayun, kamu cek, jangan terima saja,” katanya di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).
Ma’ruf memang sudah tidak muda lagi. Tapi jika dipercaya menjadi orang nomor dua di negeri ini, dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Semua itu dia lakukan untuk generasi yang akan datang.
Jauh sebelum itu, saat pertama kali melakukan kampanye Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno juga komitmen melawan hoaks. Dia berjanji menindak tegas pendukungnya jika terbukti melakukannya. Dia berharap selama kampanye tidak ada satu beritapun yang bohong.
Sandiaga mengatakan bahwa partai koalisi yang mengusungnya memiliki tim khusus untuk memantau komentar para warganet yang memiliki pengaruh massa. Tim ini melakukan pengecekan informasi yang terverifikasi, bermanfaat, dan menyinggung kubu lawan atau tidak.
Ketiga syarat ini penting demi kampanye yang toleran dan damai. Sandi berjanji menjadikan kampanye yang mencerahkan, mencerdaskan, menggerakkan, dan juga menggembirakan.
“Komitmen terhadap kampanye damai bisa kita gaungkan ke seluruh pelosok negeri,” jelasnya.
Kabar bohong kini telah menjadi masalah yang harus dihadapi setiap kali penyelenggaraan pemilu. Pada agenda akbar lima tahunan, yaitu pemilihan legislatif dan eksekutif yang dilakukan serentak ini, penyebaran makin meningkat.
Berdasarkan catatan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), hasil laporan jumlah hoaks yang berhasil didata dan diverifikasi selama 2018 sebanyak 997 buah dengan 488 hoaks bertema politik.
Selama semester kedua 2018, pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin terserang 75 hoaks, pemerintah 60, dan tokoh publik 57.
Sementara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terserang 54 hoaks, partai politik 9, dan pemerintah daerah 4 kali.
Sedangkan pada bulan Januari 2019, jumlah hoaks mencapai 109 buah dengan hoaks politik mendominasi sebesar 58 buah disusul oleh hoaks lain-lain 19 buah dan hoaks kriminalitas sebanyak 7 buah.
Jika sebelumnya Jokowi-Ma’ruf yang menjadi pasangan nomor urut 01 paling sering terserang kabar bohong, tahun ini justru sebaliknya.
Hoaks politik tersebut menyasar kepada Prabowo-Sandi sebesar 21 hoaks, Jokowi-Ma’ruf 19, pemerintah 8, tokoh publik 7, partai politik 3 dan pemerintah daerah nihil.
Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho memberikan catatan bahwa jumlah angka hoaks politik yang tertera tersebut belum mencerminkan dampak atau tingkat kerusakannya.
Tren kenaikan jumlah penyebaran hoaks ini memprihatinkan karena ruang publik khususnya di media sosial dan group percakapan lebih banyak diisi dengan perdebatan kosong dengan topik hoaks daripada adu argumen tentang program ataupun topik lain yang lebih substansial.
“Angka kenaikan jumlah hoaks tersebut seharusnya menyadarkan kita bersama, bahwa hoaks ini masih menjadi masalah bersama yang akan merugikan semua pihak. Hanya jika kita menjadi masyarakat sadar fakta maka kita bisa melanjutkan kehidupan demokrasi dengan baik. Kami juga memohon para elit politik untuk tidak menggunakan atau membiarkan hoaks untuk kepentingan elektoral,” ucapnya.
Mafindo juga mencatat media sosial yang digunakan sebagai penyebar hoaks sejak Juli 2018 sampai dengan Januari 2019. Facebook masih menjadi sarana penyebaran hoaks yang paling dominan diikuti oleh WhatsApp dan Twitter.
Facebook bulan Juli-Desember 2018 menjadi penyebar hoaks sebesar 47,43%, dan 49.54% bulan Januari 2019. Twitter 8,90% bulan Juli-Desember 2018 dan 12,84% bulan Januari 2019. WhatsApp 10,87% bulan Juli-Desember 2018 dan 11,92% bulan Januari 2019
Dari segi bentuknya, semester II 2018 hoaks paling banyak adalah gabungan antara foto dengan narasi sebesar 45,25% diikuti oleh narasi saja sebesar 30,63% dan video beserta narasi sebesar 14,22%.
Komposisi pada awal Januari sedikit berubah 34,86% berupa narasi saja, gabungan foto beserta narasi 28.44% dan video dengan narasi 17.43%. Kenaikan jumlah hoaks berbentuk video ini mengindikasikan kian canggihnya bentuk hoaks yang beredar di masyarakat.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan mengatakan bahwa di era digital penyebaran berita tidak benar tak lagi dalam bentuk spanduk, selebaran atau sejenisnya.
Kecenderungan saat ini berita hoaks sekarang dibagikan melalui media sosial. Penyebaran hoaks sangat rentan terpapar masyarakat karena mudah dikonsumsi.
Beda halnya dengan sebelum adanya era digital, sebaran menggunakan metode lama seperti spanduk sangat mudah dibersihkan.
“Tapi kalau ini menyebar di media sosial tidak akan selesai. Bahkan modus yang sekarang terjadi, begitu dibikin oleh media dengan tanda kutip media abal-abal, dicapture di medsos, medianya bisa segampang itu dibuang dan tidak bisa lagi di verifikasi. Dan ini adalah daya rusak bagi kami dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemilu,” katanya.
Afif menjelaskan bahwa kasus seperti itu kini menjadi tantangan baru dalam memerangi berita hoaks karena memakan waktu yang ekstra bagi penyelenggara pemilu, yaitu Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum.
“Ini menyita energi baik KPU maupun Bawaslu, tetapi sekaligus tantangan. Makanya di indeks kerawanan kami juga pemetaan kerawanan pemilu diantaranya diinisiasi oleh penyebaran hoaks,” jelasnya.
Sebaran berita hoaks ini bagi Afif berbahaya bagi kualitas pemilu. Dampaknya juga terasa langsung bagi dirinya karena petugas Bawaslu sering kali diserang warganet yang percaya dengan itu. Perlu peran masyarakat dalam memberantas ini sehingga pemilu damai benar-benar terlaksana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
