Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

TKN : Solusi BPN untuk BPJS Kesehatan Hanya Gali dan Tutup Lubang

Kubu pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiago Uno mengklaim telah memiliki solusi bagi defisit yang dialami oleh Badan Penyelenggara Jamin Sosial (BPJS) Kesehatan.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit./Bisnis-Radityo Eko
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit./Bisnis-Radityo Eko

Bisnis.com, JAKARTA - Kubu pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiago Uno mengklaim telah memiliki solusi bagi defisit yang dialami oleh Badan Penyelenggara Jamin Sosial (BPJS) Kesehatan.

Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Gamal Albinsaid, mengatakan masalah yang dialami BPJS Kesehatan sejak tahun 2014 ini adalah defisit anggaran. Untuk mengurangi permasalahan tersebut, solusinya adalah menaikkan anggaran kesehatan dengan cara mengalihkan dari anggaran Kementerian Sosial.

Solusi yang diajukan BPN itu menurut Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Maruf Amin sebagai solusi gali lubang tutup lubang. Memindahkan anggaran dari suatu kementerian ke kementerian lain tidak akan menyelesaikan masalah.

"Kami menilai narasi  Gamal Albinsaid terkait BPJS Kesehatan tak lebih dari sekadar gali lubang tutup lubang, yaitu dengan memindahkan pos anggaran kementerian lain untuk menyubsidi anggaran BPJS Kesehatan. Hal itu tidak efektif dan lebih kepada pencitraan semata," kata jubir TKN Irma Chaniago di Jakarta, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/3/2019)

Menurut Irma, untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan, pemerintah telah memiliki solusi yang komprehensif, sehingga tidak perlu memotong anggaran kementerian lain.

Politisi partai Nasdem itu menambahkan pemerintah saat ini terus berupaya meningkatkan layanan kesehatan di tingkat dasar yakni puskesmas dan klinik,  sehingga masyarakat tidak langsung datang ke rumah sakit rujukan.

Dengan cara demikian, rumah sakit rujukan dapat lebih fokus menangani penyakit yang  membutuhkan penanganan maksimal. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya memaksimalkan iuran bagi peserta, termasuk meningkatkan kontribusi dari pemerintah daerah. Sebab, saat ini pemerintah daerah juga memiliki anggaran pemeliharaan kesehatan masyarakat.

"Jadi solusi pemerintah untuk menghindari defisit BPJS Kesehatan cenderung lebih realistis, yaitu mengedepankan penyesuaian tarif per kunjungan, memaksimalkan iuran bagi peserta, kecuali peserta khusus BPJS Kesehatan," tukas Irma.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Nancy Junita
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper