Bisnis.com, JAKARTA — Demi mencegah kegaduhan selama debat berlangsung seperti yang terjadi sebelumnya, Komite Damai dibentuk. Tim ini ada berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan debat.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan bahwa Komite Damai terdiri atas perwakilan KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan masing-masing tim sukses.
“Komite damai ini bersifat antisipatif untuk mengatasi jika ada permasalahan dalam arena debat. Tentu saja kita tidak mengharapkan ada permasalahan tetapi sebagai bentuk antisipasi kita membuat Komite Damai,” katanya di Jakarta, Kamis (14/3/2019).
Wahyu menjelaskan bahwa Komite Damai juga bertugas memastikan bahwa peraturan-peraturan yang mengikat bagi pengunjung atau penonton debat di arena dipatuhi. Jika ada ketidaktertiban, komite inilah yang melakukan penyelesaian.
“Salah satu bentuk penyelesaian final terakhir adalah jika ada udangan ada pendukung yang datang ternyata membuat gaduh misalnya maka komite damai itu berwenang untuk mengeluarkan yang bersangkutan dari arena debat,” jelasnya.
Bagi Wahyu debat pilpres bukan hanya kepentingan tamu undangan yang jumlahnya 500 orang, tapi juga seluruh lapisan masyarakat yang bakal menentukan pilihan. Adanya Komite Damai diharapkan bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Baca Juga
“Oleh karena itu ini sudah disepakati bersama untuk meningkatkan pelayanan kita kepada seluruh rakyat Indonesia maka kita membentuk Komite Damai untuk memastikan debat itu berlangsung dengan lancar dan damai,” ucapnya.
Beberapa hari setelah debat kedua pada 17 Februari lalu, beredar video kegaduhan saat istirahat debat melalui akun Twitter. Tayangan berdurasi 45 detik ini kemudian ramai di media sosial.
Dari tim Jokowi terlihat Direktur Program Arya Bima, dan Wakil Sekretaris Tim Raja Juli. Sementara tim Prabowo adalah Juru Bicara Ferdinand Hutahaean, Wakil Ketua Tim Priyo Budi Santoso, dan Wakil Ketua Jansen Sitindaon.
Menteri Luhut terekam di sana. Pimpinan KPU dan Bawaslu juga terlihat menenangkan suasana. Penyebab utamanya tim sukses tidak terima Joko Widodo menyerang pribadi Prabowo Subianto dengan membahas kepemilikan lahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
