Bisnis.com, JAKARTA - Ketika banyak negara di dunia masih berusaha meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi, Thailand, negara Asia Tenggara beribu kota Bangkok telah menghadirkan perempuan dalam 37% kepemimpinan perusahaan.
Catatan tersebut patut diapresiasi, pasalnya, Thailand melampaui angka 24% rata-rata global. Di negara ekonomi terbesar kedua Asia Tenggara ini, 40% kepala eksekutif dijabat perempuan. Begitu pula 34% poisi atas di sektor finansial.
Tak sampai di sana. Thailand menduduki peringkat pertama dunia untuk partisipasi perempuan dalam jenjang pendidikan tinggi dengan 1,41 perempuan untuk setiap lelaki mengikuti perkuliahan di universitas .
Kendati demikian, prestasi progresif perempuan Thailand di berbagai sektor ekonomi nyatanya tak terjadi di dunia politik. Catatan organisasi internasional yang menyoroti partisipasi politik perempuan menempatkan Thailand di peringkat 181 dari 193 negara dalam indeks Women in Parliament 2017.
Ranking buncit ini cukup beralasan. Untuk saat ini saja, perempuan Thailand hanya menempati 13 dari total 240 kursi parlemen. Bahkan di kabinet pemerintahan tak ada satu pun perempuan yang menjabat sebagai menteri.
Pemilihan Umum Maret ini yang sempat diwarnai euforia pencalonan Putri Ubolratana pun memberi potret serupa. Dari 68 kandidat perdana menteri yang diusung 44 partai, hanya ada 8 perempuan.
Mengapa jurang partisipasi perempuan Thailand di sektor ekonomi dan politik begitu lebar?
Kepemimpinan perempuan di dunia bisnis dan partisipasi di sektor retail, manufaktur, dan korporasi bisa dirunut jauh dari budaya kerja perempuan Thailand.
Di keluarga-keluarga Thailand, perempuan selalu bekerja "di luar rumah".
"Pada masa lalu, para lelaki diwajibkan untuk bekerja di luar rumah, sehingga perempuan bertanggung jawab mengurus rumah sekaligus berdagang di pasar. Peran ini sudah terkonstruksi bagi kedua jenis kelamin," kata Juree Vichit-Vadakan, mantan presiden Institut Nasional untuk Pemberdayaan Administrasi, sebuah organisasi yang menaruh perhatian pada studi perempuan.
Peran perempuan Thailand dalam sistem keluarga berbeda dengan yang terjadi di Korea Selatan dan Jepang di mana perempuan harus tetap mengurus rumah tangga dan bekerja.
Budaya Thailand pun memberi kesempatan yang sama bagi perempuan untuk bekerja bersama lelaki, misalnya di sektor keuangan dan asuransi.
Hal sebaliknya dialami perempuan Thailand jika ingin terjun ke dunia politik, di mana dukungan dari partai diperlukan untuk mendobrak iklim yang didominasi lelaki.
Juree menjelaskan struktur partai di Thailand menjadi kendala partisipasi perempuan. Secara historis, politik nasional merupakan ranah yang dikuasai lelaki, berbeda dengan dunia bisnis yang telah membuka pintu partisipasi perempuan sejak awal.
Kobkarn Wattanavrangkul, yang merupakan menteri pariwisata perempuan pertama Thailand saat menjabat, mengatakan perbedaan antara dunia bisnis dan politik adalah minimnya dukungan.
"Dari pengalaman saya, perempuan bisa menjalankan bisnis dan rumah tangga secara bersama, namun kami seringkali membiarkan lelaki berbicara untuk kami saat pertemuan," ujar Kobkarn seperti dikutip Bloomberg, Selasa (5/3/2019).
Juree yang pernah menjabat sebagai anggota legilatif majelis nasional pun memberi pendapat yang sama.
"Parlemen adalah tempat yang sepi untuk perempuan. Lelaki lebih mudah membentuk koalisi dibanding kami," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
