Bisnis.com, JAKARTA — Setelah melewati dua kali Debat Pilpres 2019, ada beberapa kejadian yang tidak terduga di luar perdebatan antar kandidat itu sendiri. Salah satunya, kericuhan yang sempat terjadi dalam Debat Capres II 17 Februari 2019.
Sebelumnya, dalam acara tersebut, suasana ketika istirahat sempat gaduh akibat pernyataan Jokowi yang mengungkap ribuan hektare tanah Prabowo. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief, menyebarkan video berdurasi 45 detik kericuhan tersebut melalui akun Twitter resminya.
Dari pihak TKN 01, Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi-Ma'ruf Lukman Edy menyebut jumlah penonton debat tidak mempengaruhi ketertiban. Sebab itulah, pihaknya menilai ketegasan pihak penyelenggara dan moderator merupakan hal terpenting.
"Di dalam rapat [bersama KPU] kemarin saya menyatakan bahwa soal penonton ini jauh lebih tertib pada debat pertama. Toh jumlahnya sama, 150 orang, debat kedua juga sama. Tetapi lebih tertib karena moderator bisa langsung melihat penonton, mana penonton yang ribut bisa ditegur," jelasnya di Posko Cemara TKN Jokowi-Ma'ruf, Rabu (27/2/2019).
"Sehingga kalau ada penonton yang naik kursi, bikin rame yang tidak sesuai peraturan dan kesepakatan, maka kami waktu itu mengusulkan keluarkan saja dari ruangan tanpa peringatan. Tidak perlu SP1, SP2," tambahnya.
Sedangkan pihak BPN Prabowo-Sandiaga masih menginginkan agar jumlah undangan penonton dikurangi, baik undangan tamu dari pihak TKN 01, BPN 02, dan undangan KPU.
Bahkan, BPN mengimbau para menteri yang mendapat undangan KPU agar masuk dalam kelompok penonton dari kandidat dukungannya saja, bukan duduk di tempat khusus.
Oleh sebab itu, pihaknya memberi usulan adanya perwakilan "juru damai" dari KPU, Bawaslu, TKN 01, dan BPN 02. Fungsinya, bertanggung jawab membuat suasana kondusif kembali ketika keributan semacam itu terjadi lagi, tanpa banyak pihak yang terlibat.
"Nah, untuk berjaga-jaga, sekarang ada ide membuat clearing house, ada perwakilan dari 02, 01 kalau ada hal semacam itu terjadi lagi, misalnya. Kita tidak menginginkan, tapi sudah ada dewan tertentu, akan ada desk khusus yang menangani masalah itu," jelas Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso selepas rapat dengan KPU, Selasa (26/2/2019).
Baca Juga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
