5 Berita Populer Nasional, Prabowo Tidak Respons Sumpah Pocong dan Ternyata WNA Bisa Punya e-KTP

Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro yang mengatakan tidak perlu mengajak sumpah pocong terkait kasus kerusuhan 98 menjadi berita terpopuler di kanal Nasional Bisnis.com pada hari Rabu (27/2/2019).
Ahmad Rifai
Ahmad Rifai - Bisnis.com 27 Februari 2019  |  18:46 WIB
5 Berita Populer Nasional, Prabowo Tidak Respons Sumpah Pocong dan Ternyata WNA Bisa Punya e-KTP
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto (tengah) menyapa para pendukungnya saat menghadiri Dialog Kebangsaan di GOR Kota Mojokerto, Jawa Timur, Minggu (24/2/2019). - ANTARA/Syaiful Arif

1. Ajakan Sumpah Pocong Wiranto Tak Akan Diladeni Prabowo

Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro mengatakan jika Menko Polhukam Wiranto ingin buka-bukaan soal kerusuhan 1998, Prabowo Subianto siap untuk melayaninya di pengadilan mana pun.

Menurut Nizar, untuk kasus kerusuhan 98, masyarakat Indonesia sudah cerdas, tidak perlu mengajak sumpah pocong untuk membuktikan dalang dibalik tragedi yang menjatuhkan rezim Orde Baru tersebut.

Baca selengkapnya di sini.

2. Sidang Bahar Smith, Polisi Siagakan 1.321 Personel

Polisi akan menyiagakan 1.321 personel untuk mengawal jalannya sidang perdana Habib Bahar Smith yang akan digelar pada Kamis (28/2) di Pengadilan Negeri Bandung.

Irman mengatakan pihaknya akan melaksanakan pengamanan terbuka dan tertutup saat proses persidangan berlangsung.

Baca selengkapnya di sini.

3. Gerindra: Sulit Pemilu Jurdil Jika Pengaduan ke Bawaslu Menumpuk

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono mengkhawatirkan Pemilu 2019 tidak akan berjalan dengan prinsip Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) karena banyaknya laporan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang belum ditindaklanjuti.

Ferry mengatakan bahwa Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi telah menginventarisasi pelanggaran apa saja yang sudah dilakukan kubu Jokowi.

Baca selengkapnya di sini.

4. Berharap Anaknya Bisa Jadi Capres, Uji Materi 2 Ibu Rumah Tangga Ditolak MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permintaan untuk menafsirkan jenjang pendidikan dasar dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas mencakup hingga sekolah menengah atas.

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menuturkan pemerintah diwajibkan untuk membiayai pendidikan dasar warga negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, terdapat kewajiban konstitusi untuk mengalokasikan minimal 20% APBN buat pendidikan.

Baca selengkapnya di sini.

5. Ternyata WNA Juga Bisa Miliki E-KTP, Ini Bedanya dengan Milik WNI

Kepemilikikan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) oleh warga negara asing belakangan menjadi perhatian publik setelah foto sebuah KTP-el milik seorang warga asing asal China berinisial GC viral di dunia maya.

Dalam foto yang beredar, kartu identitas itu tampak seperti E-KTP yang kita pegang sehari-hari. Secara fisik, KTP-el yang dipegang oleh WNA memiliki penampilan yang sama dengan E-KTP WNI.

Baca selengkapnya di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
mahkamah konstitusi, gerindra, e-ktp, prabowo subianto, wiranto, WNA, Habib Bahar

Editor : Surya Rianto

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top