Bisnis.com, JAKARTA – Pernyataan calon presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Prabowo Subianto punya ratusan 340 ribu hektare tanah di Kalimantan Timur dan Aceh saat debat capres putaran II, dianggap menyerang pribadi. Padahal, keuntungan tersebut berjasa bagi Jokowi.
Direktur Legislatif Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Edhy Prabowo mengatakan bahwa lahan Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah adalah hak guna usaha (HGU). Dengan begitu, tanah tersebut bukan milik pribadi.
“Pak Prabowo rela pasang badan mengelola lahan dengan segala keterbatasan, karena beliau tak ingin lahan luas tersebut dikelola oleh pihak asing. Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla, sangat mengerti sejarah pengorbanan Pak Prabowo ini.,” katanya melalui pesan instan kepada wartawan, Rabu (20/2/2019).
Dari usaha kelola lahan tersebut, Edhy menjelaskan banyak orang dipekerjakan. Dari situ, kepala keluarga bisa menyekolahkan anaknya sampai berkontribusi untuk lingkungan.
“Salah satu keuntungan usaha kelola lahan tersebut adalah untuk membiayai kampanye Pak Jokowi saat Pilgub DKI tahun 2012 lalu yang jumlahnya sangat besar,” jelas Edhy.
BPN sangat menyesalkan dan menyayangkan apa yang dikatakan Jokowi.
Baca Juga
Jokowi dianggap lupa dengan sejarah bahwa Prabowo dan Partai Gerindra adalah bagian yang pernah membesarkan namanya hingga bisa besar seperti sekarang ini.
“Kami tak menyangka Pak Jokowi bisa sampai hati menyerang sisi pribadi,” sesal Edhy.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mencatat ini bukan kali pertama Jokowi berbicara menyimpang dan menyerang personal.
Pada debat perdana, Jokowi yang seharusnya menyampaikan capaian atau gagasan tentang masalah hukum dan HAM, juga malah menyerang Prabowo dengan Partai Gerindra.
Gara-gara pernyataan Jokowi itu, suasana debat ketika istirahat sempat gaduh. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief Video menyebarkan video tersebut melalui akun Twitter. Tayangan berdurasi 45 detik ini kemudian ramai di media sosial.
Dari tim Jokowi terlihat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Direktur Program Arya Bima, dan Wakil Sekretaris Tim Raja Juli.
Sementara dari tim Prabowo adalah Juru Bicara Ferdinand Hutahaean, Wakil Ketua Tim Priyo Budi Santoso, dan Wakil Ketua Jansen Sitindaon.
Pimpinan KPU dan Bawaslu juga terlihat menenangkan suasana.
“Pokoknya KPU harus menegur Pak Jokowi bahwa yang dilakukannya adalah salah,” pinta Ferdinand dalam video tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
