Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bela Prabowo Kuasai Tanah 340 Ribu Hektare, Warganet Puji Jusuf Kalla

Dalam Debat Capres tahap kedua pada akhir pekan lalu, Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) 'menyerang' Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (Prabowo) dengan kepemilikan tanah di Pulau Kalimantan dan Aceh.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyaksikan siaran langsung Debat Kedua Pilpres 2019 di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, Minggu (17/2/2019)./ANTARA-Dhemas Reviyanto
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyaksikan siaran langsung Debat Kedua Pilpres 2019 di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, Minggu (17/2/2019)./ANTARA-Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam debat capres putaran II, Minggu (17/2/2019), Joko Widodo (Jokowi)  menyebut  Prabowo Subianto  memiliki  lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh.  Total lahan yang dikuasai Ketum Partai Gerindra itu 340 ribu hektare. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun memberi keterangan soal penguasaan lahan tersebut.

SIMAK: Jokowi Jungkirbalikkan Jargon Prabowo Tanah Milik Elite

Prabowo mengakui  memiliki lahan itu, sambil menjelaskan status tanah itu adalah hak guna usaha (HGU) yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh negara.

"Kalau untuk negara, saya rela mengembalikan itu semua. Tetapi daripada jatuh ke tangan asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriotik," kata Prabowo saat debat capres putaran II.

Wakil Presiden Jusuf Kalla  angka bicara soal ini dan membela kepemilikan lahan oleh Prabowo tersebut.

Menurut Jusufg Kalla, penguasaan HGU oleh Prabowo Subianto merupakan eksekusi kredit macet di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Lahan yang termasuk di dalamnya pabrik kertas ini membutuhkan investor baru agar dapat terus berproduksi.

"Saya sampaikan ke Agus Marto [Direktur Bank Mandiri] agar kredit macet itu diberikan ke pribumi. Agar tidak jatuh ke [calon peminat aset lelang dari] Singapura dan Malaysia," kata Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Jusuf Kalla menyebutsebelum perintah ke Agus diberikan, pihaknya telah mendapatkan komitmen dari Prabowo untuk membeli aset lelang itu secara tunai.

"Nilainya US$150 juta," katanya.

Jusuf Kalla menegaskan dirinya mendukung penguasaan HGU oleh perusahaan terafilisasi Prabowo karena tujuannya untuk membangkitkan produksi pabrik kertas di Kalimantan.

Jusuf Kalla  yang Ketua Tim Panasihat Pemenangan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf ini menilai tidak ada yang salah dari langkah Prabowo mengelola lahan yang sangat luas di Kaltim dan Aceh dan ada banyak perusahaan di Tanah Air yang lebih luas mengelola lahan. (Bisnis.com, 19 Februari 2019 ).

Pembelaan Jusuf Kalla terhadap Prabowo ini, menuai pujian dari warganet di Twitter. Mereka mengapresiasi pernyataan Jusuf Kalla.

@iDin_Hs: #JKBelaPrabowo. Cash tanpa utang.

@IpungLombok: Soal lahan yg dikuasai Pak Prabowo, noh yg kasi ijin sedang cerita!!! Konfirmasi itu penting, agar nanti nggak lakukan klarifikasi. #JKBelaPrabowo

‏@KakekKampret_: Jika wapres JK saja yg notabene penasehat TKN  bela prabowo soal HGU lahan di kaltim, sementafa data hoax yang disemburkan Jokowi saat debat tak bisa ditolerir, bener gaess.?

@ronie_sagitariz: Terima kasih pak JK atas pencerahannya. #JKBelaPrabowo

@PeoplePower_212: Waduh... Pak JK Bisa Bikin Para Cebong Darah Tinggi niih... Bela Prabowo Soal Lahan, JK: Lebih Baik Dikelola Prabowo Daripada Dikuasai Asing

‏@JH_talk_2_U: Pak JK tidak mau ikut bohong berjamaah. Bela Prabowo.

@Ihsan03787889: Bela Prabowo Soal Lahan, JK: Lebih Baik Dikelola Prabowo Daripada Dikuasai Asing

@bahjarambah: Kebenaran punya jalan sendiri. #JKBelaPrabowo

Saat debat capres putaran II, Jokowi menegaskan bahwa  kepemilikan tanah Prabowo tersebut terjadi pada masa pemerintahan yang lalu.

"Hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya," kata Jokowi.

Sehari setelah debat, Tim Advokasi Indonesia Bergerak (TAIB), melaporkan Jokowi terkait pernyataannya tentang kepemilikan lahan capres nomor urut 02 kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Anggota TAIB, Djamaluddon Koedoeboen, mengatakan timnya melaporkan Jokowi, karena menganggap serangan tersebut bersifat personal. 



Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Yusran Yunus
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper