Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gara-gara Deklarasi Darurat Nasional, Trump Digugat 16 Negara Bagian AS

Trump dinilai dengan sengaja menghindari mekanisme persetujuan Kongres untuk memperoleh dana pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko dengan mendeklarasikan darurat nasional.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump./REUTERS-Carlos Barria
Presiden Amerika Serikat Donald Trump./REUTERS-Carlos Barria

Bisnis.com, JAKARTA - Setidaknya 16 negara bagian Amerika Serikat mengajukan gugatan pada Senin malam (18/2/2019) untuk menantang status darurat nasional yang dideklarasikan Presiden Donald Trump.

Perwakilan negara bagian yang dipimpin oleh Jaksa Agung California Xavier Becerra mengajukan gugatan itu di Pengadilan Distrik AS kawasan California Utara. Gugatan ini juga diikuti oleh jaksa agung dari Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon dan Virginia.

"Kami akan mencoba untuk menghentikan Presiden melanggar Konstitusi yang mengatur pemisahan kekuasaan. Kami tak akan membiarkan Presiden mengambil anggaran yang telah dialokasikan oleh Kongres secara sah," kata Becerra sebagaimana dikutip CNN, Selasa (19/2/2019).

Aksi sejumlah jaksa ini merupakan tuntutan hukum terbaru yang diterima administrasi Trump setelah mengumumkan status darurat nasional. Sepanjang akhir pekan lalu, Pusat Keanekaragaman Hayati, Jaringan Perbatasan untuk Hak Asasi Manusia, dan Serikat Kebebasan Sipil Amerika telah melayangkan gugatan terhadap Trump.

Argumen yang mendasari gugatan tersebut kurang lebih sama. Trump dinilai dengan sengaja menghindari mekanisme persetujuan Kongres untuk memperoleh dana pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko dengan mendeklarasikan darurat nasional.

"Konstitusi memberi hak mengatur anggaran bagi Kongres, dan tidak ada presiden sebelumnya yang pernah mencoba menggunakan kewenangan mendeklarasikan darurat nasional untuk mendanai proyek yang ia kehendaki, terutama proyek domestik skala besar seperti ini. Ini hal yang tak pantas," kata Dror Ladin, staf pengacara di Proyek Keamanan Nasional ACLU.

Undang-undang Keadaan Darurat Nasional memungkinkan Presiden untuk mengumumkan keadaan darurat nasional dan mencairkan dana simpanan dengan izin otoritas hukum tertentu. Dalam aturan ini, Presiden AS memiliki keleluasaan untuk menginterpretasikan keadaan darurat nasional.

Melalui deklarasi ini, Trump dapat mengalihkan dana senilai US$3,6 miliar dari pos militer ke pembangunan tembok perbatasan. Trump juga bakal menggunakan deklarasi darurat nasional untuk memperoleh US$2,5 miliar dari program perang melawan narkoba dan US$600 juta dari Departemen Keuangan.

Seluruh dana tersebut akan dikombinasi dengan anggaran senilai US$1,375 miliar yang telah disepakati Kongres pada Kamis (14/2/2019). Dengan seluruh kucuran dana tersebut, Trump bakal mengantongi sekitar US$8 miliar untuk merealisasikan pembangunan tembok perbatasan.

Selain sejumlah gugatan hukum dari masyarakat dan pemerintahan negara bagian, administrasi Trump diperkirakan akan menghadapi resolusi dari anggota Demokrat di Kongres untuk mengakhiri deklarasi. Resolusi itu harus disetujui oleh DPR dan Senat, sebelum sampai ke meja Presiden.

Minggu kemarin, penasihat Gedung Putih Stephen Miller mengindikasikan bahwa Trump akan mengeluarkan veto pertama masa kepresidenannya jika anggota parlemen mencoba untuk mengakhiri deklarasi.

Keadaan darurat nasional dapat bertahan selama satu tahun dan kemudian berakhir, kecuali Presiden memperbaharui deklarasi 90 hari sebelum tenggat tersebut. Sementara resolusi dari Kongres, dapat diajukan setiap enam bulan sekali untuk mengakhiri keadaan darurat tersebut.

Berdasarkan catatan Brennan Centre, Presiden Amerika Serikat selama periode 1978 sampai 2018 telah mendeklarasikan 58 keadaan darurat nasional. Dari jumlah tersebut, 31 di antaranya masih berlaku sampai saat ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita
Sumber : CNN
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper