Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Debat Capres: Ini Potret Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi

Sektor pembangunan infrastruktur akan dibahas dalam debat kedua calon presiden antara Joko Widodo-Ma'ruf Amin melawan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Bagaimana proses pembangunan infrastruktur selama periode pertama pemerintahan petahana Joko Widodo? Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat, alokasi anggaran infrastruktur mencapai Rp256,1 triliun, naik sebesar Rp98,7 triliun atau tumbuh 63% dibanding tahun terakhir Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Calon presiden Joko Widodo menyimak pertanyaan dalam debat capres 2019 putaran kedua. Bisnis/Nurul Hidayat
Calon presiden Joko Widodo menyimak pertanyaan dalam debat capres 2019 putaran kedua. Bisnis/Nurul Hidayat

Kabar24.com, JAKARTA- Sektor pembangunan infrastruktur dibahas dalam debat kedua calon presiden antara Joko Widodo melawan Prabowo Subianto.

 Bagaimana proses pembangunan infrastruktur selama periode pertama pemerintahan petahana Joko Widodo? Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat, alokasi anggaran infrastruktur mencapai Rp256,1 triliun, naik sebesar Rp98,7 triliun atau tumbuh 63% dibanding tahun terakhir Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sekjen Fitra Akhmad Misbakhul Hasan mengatakan, secara nominal, anggaran infrastruktur di Indonesia naik setiap tahun. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun anggaran 2016 ke 2017 yakni sebesar Rp110,6 triliun dengan tingkat pertumbuhan 41%. Bila dihitung rata-rata, besaran anggaran infrastruktur mencapai 17% dari total belanja dalam lima tahun terakhir.

 “Ini artinya, untuk mengupayakan tercapainya kesejahteraan rakyat, pemerintah menempuh jalur pembangunan infrastruktur sebagai prasayarat utama,” tuturnya, Minggu (17/2/2019).

Pendanaan infrastruktur tersebut diperoleh dari berbagai sumber, antara lain belanja pemerintah pusat belanja modal, dana transfer ke daerah dan dana desa, terutama melalui dana alokasi khusus serta pendanaan kreatifmelalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Corporate Social Responsibility (CSR), filantropi, atau utang luar negeri.

Pada APBN 2019, infrastruktur yang didanai melalui dana transfer daerah dan dana desa mempunyai persentase terbesar, yakni 47% dari total anggaran infrastruktur atau sebesar Rp196,2 triliun. Sedangkan belanja infrastruktur yang bersumber dari belanja pemerintah pusat dan pendanaan kreatif masing-masing sebesar 42% dan 11% dari total belanja infrastruktur.

 

“Sepanjang 2015 hingga 2018, pemerintah Jokowi mengklaim telah membangun jalan raya sepanjang 3.270,8 km per tahun, jembatan sepanjang 29.963 meter per tahun, perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 44.000 unit per tahun, rumah susun rata-rata sebanyak 11.223 unit per tahun, jalan tol, bendungan, bandara, jaringan irigasi, jalur kereta api, dan seterusnya,” urainya.

Masifnya pembangunan infrastruktur tersebut menurutnya mampu menaikkan peringkat indeks kemudahan berusaha Indonesia dari urutan 114 (2015) menjadi 72 (2018) dari 190 negara. Dan angka kemiskinan juga menurun hingga satu digit diangka 9,66 per September 2018, meski pertumbuhan ekonomi tidak beranjak dari rata-rata 5,14%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper