Bisnis.com, JAKARTA—Calon presiden Prabowo Subianto mengkritik agenda reforma agraria Pemerintahan Joko Widodo yang dianggap populis dalam jangka pendek.
Prabowo, dalam pernyataannya, kebijakan reforma agraria yang dilakukan oleh Pemerintah Jokowi sekarang diakuinya cukup menarik tetapi hanya populer untuk satu atau dua generasi mendatang.
“Tapi tanah tidak tambah [jumlah tanah] dan Bangsa Indonesia tambah, tiap tahun kurang lebih 3,5 juta [populasi]. Jadi kalau bapak bangga 12 juta, 20 juta, pada saatnya kita tidak punya lahan untuk kita bagi. Bagaimana masa depan untuk anak cucu kita,” ujarnya dalam debat kedua di Jakarta, Minggu (17/2/2019).
Oleh karena itu, Prabowo mengemukakan pemerintah seharusnya mengimplementasikan Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi,’ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.’
Sebelumnya, calon presiden Jokowi menyebutkan reforma agraria bertujuan untuk menjamin hak hukum atas kepemilikan lahan oleh masyarakat. Hal tersebut ditunjukkannya ketika masyarakat mendapatkan sertifikat lahan sebagai bukti kepemilikan lahan, maka mereka bisa juga menggunakannya sebagai jaminan untuk mengakses lembaga keuangan.
“Dalam dua tahun , 2017 [ada] 5 juta sertifikat, 2018 lebih dari 7 juta sertifikat agar mereka memiliki hak hukum. Ini pentingnya redistribusi aset reforma agraria, bukan untuk yang gede-gede,” katanya.
Sebagai informasi, reforma agraria merupakan salah satu prioritas nasional yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Aturan lebih lanjut juga termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.
Dalam payung hukum tersebut, tanah seluas 9 juta hektar akan dilakukan redistribusi ke masyarakat. Khusus untuk kawasan hutan, pemerintah menargetkan bakal meredistribusi lahan seluas 12,7 juta hektar untuk diberikan izin kelolanya kepada masyarakat.
Pada 2017, jumlah sertifikat yang dibagikan mencapai 5,4 juta hektar, jumlah ini tercatat meningkat menjadi 7 juta hektar. Adapun, pada tahun ini, pemerintah menargetkan mampu membagikan sertifikat sebanyak 9 juta hektare.
Kendati demikian, berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria, telah terjadi sedikitnya 702 konflik agraria di atas lahan seluas 1.665.457 juta hektar dan mengorbankan 195.459 KK petani sepanjang 2014-2016.
Sebaliknya, dalam rentang waktu tersebut sedikitnya 455 petani dikriminalisasi/ditahan, 229 petani mengalami kekerasan/ditembak, dan 18 orang tewas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
