Bisnis.com, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin melaporkan surat kabar Indopos ke Dewan Pers, Jumat (15/2/2019). Pelaporan dilakukan TKN Jokowi-Ma'ruf Amin terkait pemberitaan berjudul "Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?"
TKN menyebutkan pemberitaan di halaman nasional harian Indopos pada 13 Februari 2019 hanya melemparkan isu tanpa tujuan yang jelas serta berpotensi memunculkan kegaduhan.
Pasalnya, menurut rilis TKN Jokowi-Ma'ruf Amin yang diterima Jumat (15/2/2019) berita tersebut hanya berdasarkan celotehan tanpa sumber yang bisa dipercaya dari media sosial.
TKN beranggapan berita tersebut tidak sejalan dengan usaha dari insan pers Indonesia yang ingin memberikan informasi yang jernih dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
"Harapan sekaligus ajakan yang diungkapkan Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Surabaya, Jatim agar media arus utama menjadi rumah penjernih informasi, terutama di tengah maraknya berita bohong, hoaks, atau fitnah, ternyata dilanggar oleh salah satu media arus utama, Indopos," demikian pernyataan TKN.
"Hal itu sangat kami sayangkan dan sesalkan. Mengapa Indopos, yang merupakan bagian dari grup media besar, Jawa Pos yang sudah punya kredibilitas tersendiri, memuat berita yang kami anggap menyesatkan, serta hanya berdasarkan rumor atau kabar tanpa dasar dari media sosial," ujar Usman Kansong, Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin.
Baca Juga
Usman menambahkan, mestinya media menghindari unsur subjektifitas dalam penulisan isi berita. "Hal itu sangat bertentangan dengan Kode Etik Jurnalis yang seharusnya lebih menjunjung objektifitas," ujar Usman.
Terkait hal itu, Irfan Pulungan, Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf Amin melaprorkan Indopos ke Dewan Pers, Jumat (15/2). Laporan diterima Kelompok Kerja Pengadian Dewan Pers.
Sekretaris TKN Hasto Kristianto menambahkan pelaporan kasus ini ke Dewan Pers merupakan langkah hukum agar media arus utama yang menjadi gerbang penjaga terakhir informasi yang benar ke masyarakat mampu menjaga integritasnya dan tidak meniru cara-cara tidak bertanggung jawab yang kerap terjadi di media sosial.
"Kami sangat menghormati media sebagai pilar Ke-4 demokrasi, upaya hukum ini pun sekaligus untuk menjaga marwah dari pers itu sendiri. Jika bukan media arus utama sendiri yang menjaga integritasnya, maka akan sia-sia saja harapan Presiden Jokowi bahwa pers arus utama akan dipercaya rakyat sebagai media objektif, independen dan berimbang," tegas Hasto di Media Center TKN Jakarta.
Berita Indopos
Berdasar penelusuran Bisnis, laman Indopos dengan berita berjudul "Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?" sudah tidak tersedia lagi. Namun, saat ditelusuri webcache-nya, berita tersebut masih dapat dibaca.
Berita Indopos menyebutkan soal rumor pergantian Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang akan menggantikan Ma'ruf Amin, yang ramai di media sosial. Rumor muncul setelah Ahok menjadi kader PDI Perjuangan dan mendukung Joko Widodo, usai bebas dari penjara dalam kasus penistaan agama.
"Warganet menyebut jika Jokowi-Ma'ruf menang di Pilpres 2019, maka Ma'ruf Amin yang saat ini usia 75 tahun bisa saja berhalangan tetap seperti sakit atau meninggal dunia dan penggantinya adalah Ahok," begitu Indopos menuliskan.
Indopos juga menyertakan bantahan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Ace Hasan Syadzili atas kemungkinan tersebut.
"Tidak benar. Itu hoaks. Kami tak pernah membahas isu itu," kata Ace kepada INDOPOS di Jakarta, Selasa (12/2/2019).
Ace menilai rumor itu mendahului takdir. "Masa orang sudah memprediksi nasib orang ke depan. Saya kira itu mengalahi takdir dari Tuhan," cetus politisi Golkar ini seperti ditulis Indopos.
Indopos juga menulis tanggapan politisi PDIP Eva Kusuma Sundari yang menyebut rumor tersebut semata untuk menggembosi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf.
Indopos juga menyertakan pernyataan Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman.
Selain itu, Indopos juga menyertakan grafis dengan cation: SKENARIO - Rumor pergantian Ahok dan Ketua Umum Perindo Hari Tanoesoedibjo menggantikan Jokowi- Ma’ruf Amin. Foto : ILUSTRASI.
Namun, grafis itu tidak bisa dilihat lagi pada webcache Indopos di https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wpkLBQMOqDQJ:https://indopos.co.id/read/2019/02/13/165218/ahok-gantikan-maruf-amin+&cd=12&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=opera.
Sementara berdasar foto atas ilustrasi versi cetak Indopos, grafis dimaksud adalah sebagai berikut:
Grafis Indopos pada pemberitaan berjudul "Ahok diganti Ma'ruf Amin?
Sementara, berdasar foto yang beredar di kalangan wartawan tampilan berita dimaksud adalah sebagai berikut:
Penjelasan Pimred Indopos
Pimpinan Redaksi (Pimred) Indopos Juni Armanto mengaku sudah siap menghadapi laporan TKN Jokowi-Ma'ruf Amin yang melaporkan media tersebut ke Dewan Pers terkait infografis yang ditampilkan soal dugaan penggantian Cawapres Ma'ruf Amin menjadi Basuki Tjahja Purnama (BTP).
Menurut Juni, informasi mengenai BTP menggantikan Ma'ruf Amin sudah menjadi viral di media sosial dan Indopos menurutnya sudah menjalankan mekanisme klarifikasi atas informasi yang viral itu.
"Sebenarnya berita itu diangkat karena sebelumnya sudah viral di media sosial terkait informasi itu. Kemudian kami klarifikasi ke berbagai pihak. Baik dari pihak TKN, Gerindra maupun pengamat. Bahkan pengamat bilang hal itu masih prematur," tuturnya kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Jumat (15/2/2019).
Juni menjelaskan bahwa TKN sudah mengklarifikasi bahwa informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar alias hoaks. Dia menyebutkan Indopos hanya ingin menyampaikan kepada publik bahwa berita itu hoaks, melalui infografis yang ditampilkan.
"Tapi sayangnya kan pembaca itu hanya melihat di infografisnya saja. Tetapi berita di sebelahnya tidak. Padahal jelas klarifikasinya ada di berita itu. Dalam pemberitaan itu jubir TKN juga mengatakan isu itu hoaks," kata Juni.
Selebihnya Juni berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan baik di Dewan Pers.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
