Bisnis.com, JAKARTA — Debat Capres putaran kedua 17 Februari 2019 akan dimanfaatkan Jokowi-Ma'ruf Amin untuk membalik tudingan bahw a pembangunan infrastruktur tidak melulu jalan tol, tapi ada tol laut dan diklaim diinisiasi Jokowi selama menjabat presiden periode 2014-2019.
Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf Aria Bima menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur era pemerintahan Jokowi yang kerap dituding terlampau identik dengan pembangunan jalan tol, tidak sepenuhnya benar.
Aria menjelaskan kepada Bisnis ketika ditemui di Posko Cemara TKN Jokowi-Ma'ruf, Kamis (14/2/2019) bahwa pembangunan infrastruktur konektivitas laut untuk menghubungkan antar pulau-pulau di Indonesia pun telah dimulai pada pemerintahan Jokowi-JK 2014-2019.
"Bahwa ada hal yang perlu dioptimalkan berkaitan dengan konektivitas laut, iya. Itu revitalisasi tahap awal adalah yang terkait dengan pelabuhan-pelabuhan untuk terutama daerah yang dulu tidak terjangkau dan revitalisasi yang sudah ada," jelas Aria yang juga anggota Komisi VI DPR RI ini.
"Kemudian bagaimana mendesain tol laut supaya ongkos distribusi, ongkos tata niaga, hal yang menyangkut kelautan ini menjadi sesuatu yang efektif. Kita juga membangun industri kapal, galangan kapal, yang mulai harus pada konsepsi kemampuan kita sendiri," tambahnya.
Kendati demikian, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengakui, bahwa konektivitas antar pulau memang masih menjadi masalah di Indonesia. Terutama terkait ongkos transportasi logistik.
Tetapi Aria menjelaskan pemerintah pun telah melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Salah satunya, yaitu program subsidi angkutan barang di laut (Tol Laut) sebesar Rp222 miliar untuk mengangkut kebutuhan pokok.
"Sebelumnya kita [Indonesia] belum mendesain, mengonsep konektivitas laut sebagai bagian wilayah kita terbesar ini tidak direncanakan secara matang, sehingga jeruk pontianak terpaksa lebih mahal dari jeruk cina," ungkapnya.
"Karena bukan ongkos produksinya jeruk pontianak, tapi ongkos tata niaga atau ongkos transportasi inilah yang mahal. Kenapa mahal? Karena konsep transportasinya tidak didesain," tambahnya.
Tetapi, pria kelahiran Semarang, 29 Mei 1965 ini percaya bahwa hasil pemerintahan Jokowi selama 4 tahun belakangan, bisa memberikan pijakan pembangunan infrastruktur untuk menyelesaikan masalah konektivitas tersebut.
"Ini masukan juga untuk kita melihat bagaimana keseimbangan darat, laut, udara, untuk pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi baru yang bisa mempertinggi aset daerah," tuturnya.
"Nah, ini yang mesti kita siapkan betul. Tapi pondasi di tahun 2014-2019 terhadap proses konektivitas lewat laut ini merupakan suatu langkah pijak, untuk nendang ke depan," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
