Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Isu Anggaran Bocor Prabowo "Barang Bekas" Sejak Pilpres 2014

Pidato calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Rabu (6/2/2019) yang menyebut ada kebocoran anggaran negara sampai 25% disebut isu lama oleh pihak TKN Jokowi-Ma'ruf.
Wakil Ketua sekaligus juru bicara Tim Kampanye Nasional Abdul Kadir Karding./Bisnis - Muhammad Ridwan
Wakil Ketua sekaligus juru bicara Tim Kampanye Nasional Abdul Kadir Karding./Bisnis - Muhammad Ridwan

Bisnis.com, JAKARTA — Pidato calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Rabu (6/2/2019) yang menyebut ada kebocoran anggaran negara sampai 25% disebut isu lama.

"Ocehan itu ibarat barang, sudah menjadi barang bekas. Karena pernah disampaikan pada Pilpres 2014," ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Abdul Kadir Karding dalam keterangan resminya, Jumat (8/2/2019).

Sebelumnya pada Pilpres 2014, Prabowo memang sempat membuat pernyataan kontroversial bahwa APBN Indonesia bocor Rp1.000 triliun. Prabowo pun dianggap berlebihan, sebab ketika itu APBN Indonesia saja hanya berkisar Rp1.500 triliun.

"Konyolnya Prabowo tidak pernah sekalipun menjabarkan bukti apalagi melakukan pelaporan hukum," tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Oleh sebab itu, Karding menyebut tudingan Prabowo hanya dalam rangka mencari sensasi, tetapi substansinya tidak terjelaskan.

"Wacana kebocoran anggaran ia ucapkan bukan untuk memperbaiki keadaan bangsa, tapi lebih pada upaya untuk menyudutkan dan menjatuhkan lawan politiknya," tegas Karding.

"APBN selama ini dikelola secara kredibel dan profesional. Setiap tahun BPK juga melakukan audit. Dua tahun terakhir, yaitu 2016 dan 2017, BPK memberikan predikat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)," jelasnya.

Terakhir, Karding berharap Prabowo bertanggung jawab membuktikan tudingannya. Bahkan apabila benar terbukti ada kebocoran, pihak TKN Jokowi-Ma'ruf mengaku akan mendukung laporan Prabowo.

"Pak Prabowo sebaiknya menjadi orang yang bertanggung jawab dengan membuka data kebocoran yang Beliau tudingkan, sekaligus melaporkan kebocoran tersebut ke penegak hukum seperti KPK," ujar Karding.

"TKN [Jokowi-Ma'ruf] akan ikut mendorong dan mendukung laporan Pak Prabowo tersebut," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Aziz Rahardyan
Editor : Miftahul Ulum

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper