Bisnis.com, JAKARTA — Bisingnya Pemilu 2019 yang didominasi oleh hiruk pikuk Pilpres, tak menyurutkan langkah beberapa kalangan masyarakat untuk terus memperjuangkan hak-hak mereka memperoleh kehidupan lebih baik lewat calon legislatif (Caleg) yang mereka usung.
Hal tersebut terungkap dalam diskusi yang digelar Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bertajuk Caleg Perempuan, Disabilitas, dan Masyarakat Adat Sebagai Alternatif Untuk Tak Golput, Minggu (3/2/2019).
Dalam diskusi ini hadir Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Dian K Sari, Pegiat Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Disabilitas April Kaisar, dan Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi. Ketiganya menjamin tidak memiliki afiliasi dukungan terhadap Capres-Cawapres atau parpol tertentu.
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengungkapkan bahwa mengambil peran sebagai pembuat kebijakan, merupakan salah satu solusi yang diperjuangkan ketiga kalangan tersebut untuk menghadapi berbagai permasalahan spesifik yang mereka dapati.
Misalnya minimnya keterlibatan wanita dalam bahasan isu-isu perempuan, penggusuran tanah adat, atau tuduhan miring terhadap disabilitas, masih menjadi momok bagi kalangan mereka.
Sebab itulah caleg-caleg yang mereka ajukan dianggap akan memprioritaskan nilai-nilai. Bukan kepentingan pribadi, atau bahkan melakukan politik kotor.
"Sebenarnya satu saja kata hubungnya, atau benang merahnya. Kita ini orang-orang yang masih percaya bahwa Pemilu adalah sebuah kesempatan. Minimal refleksi apa yang kita alami hari-hari," jelas Titi.
"Tidak ada satu pun dari kelompok yang di depan ini menyatakan bahwa kami akan siap memainkan politik apapun, yang penting masuk ke parlemen. Semua bicara soal sistem nilai, semua bicara soal tata nilai, dan semua bicara soal politik etis. Semua bicara bahwa kita tidak akan memainkan politik busuk," tambahnya.
Dian yang mewakili KPI sebagai salah satu wadah suara perempuan, mengungkapkan bahwa anggotanya bebas memililih parpol yang disuka. Tetapi dengan kontrak politik bahwa mereka akan memperjuangkan aspirasi perempuan.
KPI pun menyatakan telah melakukan pendidikan politik bagi anggotanya untuk tidak golput, dengan adanya kriteria tersendiri untuk memilih kandidat yang sesuai dengan nilai-nilai feminis.
Sebagai perwakilan masyarakat adat, AMAN menjelaskan bahwa calon yang mereka ajukan merupakan warga asli dari daerahnya, sehingga paham betul kebijakan apa yang harus dibuat untuk melindungi "rumah".
Kader dari AMAN yang mengendarai berbagai macam parpol, dipastikan tidak menggunakan politik kotor, sebab mengawal nilai-nilai luhur daerahnya. Sebab itulah, AMAN mengkritik calon-calon legislatif lain yang tidak dikenal dan bukan warga asli, tetapi berani mencalonkan diri mewakili daerah tersebut.
"Sejak Indonesia Merdeka, hampir semuanya memang targetnya adalah merampas wilayah adat untuk alasan pembangunan kebijakan ekonomi," ungkap Rukka.
"Memang merampas, dan dianggap tanah kosong. Bahkan kisah realitas masyarakat adat adalah terbangun di pagi hari dan ada buldozer di depan rumahnya," tambahnya.
Selain itu, kader AMAN dijaga oleh organisasi dengan ketat, untuk menjaga hak masyarakat adat sebagai warga negara yang seringkali tak dianggap. Misalnya dalam pendidikan, memperoleh dokumen kewarganegaraan, dan agar dilibatkan dalam pengambilan kebijakan.
Terakhir, April Kaisar dan teman-teman penyandang disabilitas hingga kini masih berjuang untuk memiliki hak yang setara sebagai warga negara.
"Tentu saja saya yakin para disabilitas yang direkrut para partai menjadi Caleg, adalah mereka yang berjiwa sosial. Sehingga nanti mereka akan memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas," harap April.
"Katakanlah sekarang ini kesulitan kerja dan mendapatkan akses pendidikan. Tapi dengan adanya Caleg ini [disabilitas], menjadi motivasi, ketika mereka menjadi perwakilan di parlemen, para caleg itu akan menyuarakan permasalahan tersebut," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
