Bisnis.com, JAKARTA -- Pelarangan penggunaan jalan tol era pemerintahan Joko Widodo oleh pihak-pihak yang tidak mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dinilai sebagai sebuah kesalahan.
"Karena menggunakan jalan tol itu hak setiap warga negara," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin, seperti dilansir Tempo, Minggu (3/2/2019).
Dia menilai sah-sah saja jika berkampanye dengan mempromosikan kesuksesan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan tol. Namun, melarang orang untuk menggunakannya adalah sesuatu yang salah.
Meski demikian, hal itu dinilai tak akan mengganggu elektabilitas Jokowi secara signifikan. Pasalnya, pelarangan tersebut bukan dilakukan langsung oleh pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) terkait tapi oleh pendukungnya.
Pada Sabtu (2/2), Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyebut masyarakat yang tak mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin tak boleh menggunakan jalan tol yang dibangun di era Jokowi. Hendrar, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Semarang, menyampaikan pendapatnya saat menggelar gladi resik silaturahmi Jokowi dengan paguyuban pengusaha Jawa Tengah (Jateng).
Dia menyatakan jalan tol merupakan hasil kerja keras Jokowi selama empat tahun memimpin dan meminta masyarakat yang tidak mendukung Jokowi tidak perlu menggunakan jalan tol.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
