Kubu Prabowo Sebut Ahmad Dhani Jadi Tahanan Politik, bukan Lagi Tahanan Pidana

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengkritisi cara pemerintah menangani pihak-pihak yang beroposisi dengan pemerintah, seperti proses hukum yang dialami oleh musisi Ahmad Dhani.
Yusran Yunus | 01 Februari 2019 14:53 WIB
Ahmad Dhani dijebloskan ke Rutan Cipinang, Selasa (29/1), setelah divonis 1,5 tahun penjara oleh Majelsi Hakim Pengadilan Jakarta Selatan. - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengkritisi cara pemerintah menangani pihak-pihak yang beroposisi dengan pemerintah, seperti proses hukum yang dialami oleh musisi Ahmad Dhani.

Bagi BPN Prabowo-Sandi, proses hukum yang tengah dijalani oleh Ahmad Dani merupakan upaya pemerintah membungkam suara lawan-lawan politik.

"Cara tersebut lazim dilakukan oleh penguasa yang bersifat otoriter," kata Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, dalam pernyataan persnya yang diterima Bisnis, Jumat pagi (01/02/2019).

Andre mengemukakan tidak hanya Ahmad Dhani, proses hukum terhadap sejumlah pihak yang dianggap beroposisi dengan pemerintah seperti Rocky Gerung, juga merupakan langkah penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya dengan cara merusak tatanan demokrasi. 

"Ahmad Dhani dan sahabat-sahabat kami lainnya adalah tahanan politik (tapol). Ini rezim otoriter yang menggunakan
kekuasaannya untuk menekan oposisi dan lawan politik," katanya.

Dia menegaskan Rocky Gerung, sosok yang sangat vokal mengkritik pemerintah tersebut, tidak pernah mendeklarasikan mendukung Prabowo-Sandi. Namun, Rocky murni mengkritik pemerintah untuk kebaikan bangsa.

"Rocky Gerung ini bukan bagian dari BPN atau tim pemenangan Prabowo-Sandi. Yang dikritik Rocky adalah setiap kebijakan keliru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hubungan yang menyatukan kami dan Rocky adalah kami sama-sama ingin pemerintah berjalan sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa".

Menurut dia, jika penguasa alergi dengan kritik demi kesejahteraan bangsa, berarti pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini sudah keluar dari jalur demokrasi, menuju ke arah otoriter. 

"Siapa yang mengontrol penguasa jika oposisi terus dibungkam. Ini sekali lagi saya sampaikan bahwa rezim Jokowi ini otoriter. Apalagi sudah menggunakan instrumen negara sebagai alat penekan".

Andre mengingatkan agar pemerintah segera sadar bahwa yang telah dilakukannya sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa.

"Jika model pemerintahan seperti ini dilanjutkan, bahayanya bakal timbul saling dendam di masa depan. Ini yang kami
khawatirkan. Namun, saya meyakini Prabowo-Sandi tidak akan melakukan cara-cara menekan semacam itu," tuturnya

Tag : ahmad dhani
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top