Bisnis.com, JAKARTA -- Oposisi Pemerintah Inggris dari Partai Buruh berencana untuk mendorong para anggota parlemen untuk memenangkan opsi penundaan Brexit pada voting yang akan dilaksanakan pada Selasa (29/1) waktu London.
Langkah ini akan mengambil alih peran utama Perdana Menteri Inggris Theresa May dari proses Brexit kecuali dia berhasil mencapai kesepakatan dengan parlemen terkait skenario Brexit yang sudah disetujui oleh Uni Eropa.
Instruksi ini berkaitan dengan proposal yang diajukan oleh anggota parlemen dari Partai Buruh Yvette Cooper yang memberikan PM May waktu hingga 26 Februari untuk menyetujui kesepakatan Brexit.
Jika May tidak dapat mencapai kesepakatan pada tanggal tersebut maka parlemen akan memilih dalam voting untuk penundaan keluarnya Inggris yang dijadwalkan pada 29 Maret 2019.
Voting penundaan Brexit akan berlangsung pada pukul 19.00 GMT jika parlemen yang dipimpin oleh John Bercow menyetujui untuk membahas proposal Cooper di Parlemen.
""Kami mendukung amandemen yang diajukan Cooper untuk mengurangi ancaman kekacauan dari no-deal Brexit. RUU Cooper dapat memberikan anggota parlemen opsi sementara untuk menyetujui kesepakatan yang dapat menyatukan negara," ujar seorang narasumber dari Partai Buruh seperti dikutip oleh Reuters.
Partai Buruh berjanji akan berusaha mempersingkat keterlambatan proses Brexit, yang saat ini diperkirakan butuh waktu setidaknya sembilan bulan oleh Cooper.
Dukungan resmi partai memberikan peluang menang yang cukup tinggi di parlemen meskipun voting akan berlangsung ketat.
Jika berhasil, hasil voting kali ini hanya menandai tahap pertama dalam rencana yang terbagi dalam dua bagian untuk memungkinkan parlemen menunda Brexit.
Tahap selanjutnya adalah parlemen berencana untuk meloloskan sebuah undang-undang pada 5 Februari 2019 yang dapat digunakan untuk memaksa pemerintah meminta waktu lebih banyak kepada Uni Eropa.
Di sisi lain, Uni Eropa mengirimkan pesan kepada PM May ditengah proses mencari solusi terbaik untuk meloloskan Brexit tepat waktu.
Pesan tersebut menyatakan bahwa Inggris perlu memutuskan apa yang sebenarnya diinginkan tetapi kesepakatan Brexit yang sudah dinegosiasikan tidak akan dibahas kembali.
"Tidak akan ada lagi negosiasi tentang kesepakatan Brexit," kata Wakil Kepala Negosiator Uni Eropa Sabine Weyand
Dengan kurang dari sembilan pekan hingga Inggris secara legal harus meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret 2019, belum ada kesepakatan dari London tentang skenario Brexit yang mereka kehendaki.
Parlemen mengalahkan paket kesepakatan Brexit PM May dua pekan lalu dengan selisih suara mayoritas yang sangat besar, apalagi dengan jumlah pemberontak yang mendukung Brexit di Partai Konservatifnya menolak kebijakan Irish Backstop.
Irish backstop adalah kebijakan jaminan yang disetujui Inggris adan Uni Eropa yang bertujuan mencegah penutupan perbatasan atau hard border di Irlandia jika tidak ada solusi lain yang bisa disepakati
