Bisnis.com, JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum dituntut untuk melaksanakan debat calon presiden yang berkualitas.
Pangi Syarwi Chaniago, Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting mengatakan bahwa komisi penyelenggara lupa bahwa mereka tidak hanya melayani dan mengakomodir kepentingan peserta pemilu, tapi mestinya mengartikulasi kehendak publik sebagai pemilih yang juga punya hak untuk mendapatkan informasi yang cukup komprehensif melalui debat yang berkualitas.
KPU juga tidak selayaknya merendahkan diri dihadapan tim sukses yang terkesan over protektif terhadap jagoannya masing-masing. Sikap akomodir pada level over dosis ini pada akhirnya membuat KPU berpotensi melanggar aturan pemilu dengan mereduksi debat sebagai salah satu model kampanye.
Baca Juga
"Sehingga publik tidak mendapatkan informasi yang cukup memadai tentang kandidat sebagai bahan pertimbangan bagi pemilih untuk menentukan pilihan politiknya,” ujarnya, Senin (21/1/2019).
Dia menilai sebaiknya KPU fokus pada teknis persiapan pemilu seperti kesiapan logistik dan penyelenggaraan pemilu sampai ke tingkat tempat pemungutan dan menyerahkan pelaksanaan debat kepada pihak yang menurutnya lebih kompeten seperti akademisi, dan lembaga penyiaran publik.
“Kita ingin debat pilpres kedua ingin berselancar dengan narasi dan pikiran yang genuine. Oleh karena itu, publik harus tahu kedalaman isi kepala paslon 01 dan 02, maka harus mampu menelanjangi isi kepala masing-masing paslon,” tambahnya.
Tuntutan publik ini menurutnya harus diakomodasi oleh penyelenggara pemilihan umum.
Pasalnya, muncul kesan bahwa jauh sebelum debat dilaksanakan publik sudah mencium adanya gelagat kurang profesionalnya KPU akan tetapi berbagai kritik yang dilontarkan tuturnya, tidak diindahkan oleh komisi tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
