Bisnis.com, JAKARTA – Kertas sontekan menjadi salah satu sorotan netizen selepas Debat Pilpres 2019 di Hotel Bidakara Jakarta pada Kamis (17/1/2019) malam.
Dalam acara tersebut, baik pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin, maupun paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno, terlihat sama-sama membawa beberapa kertas catatan ke atas meja podium.
Salah satu yang menyindir KPU atas diizinkannya para kandidat Capres-Cawapres membawa sontekan ialah Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI di akun Twitter resminya.
"Debat artinya “adu argumen” bukan lomba baca bocoran...," sindir Fahri, Jumat (18/1/2019) pagi.
Selain Fahri, politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang juga Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pun menyatakan hal senada.
"Coba @KPU_ID untuk debat ke-2, kandidat tak boleh bawa kertas atau contekan kecuali yang disediakan panitia. Pasti lebih seru dan asyik," tulis Fadli.
Di sisi lain, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie justru mengungkapkan hal sebaliknya.
Wanita kelahiran Jakarta, 4 Juli 1982 ini berpendapat kertas yang dibawa kandidat sebagai salah satu media pengingat, merupakan hal yang wajar, selagi berisi tentang data-data rujukan dalam membuat pernyataan.
"Kalau kertas atau tablet menurut saya sah saja. Ada begitu banyak data yang tidak mungkin diingat semua. Kalau memang tidak menguasai persoalan, mau bawa perlengkapan apapun tidak [memberikan] efek juga," ungkapnya kepada Bisnis pada Jumat (18/1/2019).
Kendati demikian, Grace yang merupakan mantan pembawa acara berita televisi ini mengakui bahwa debat akan lebih dinamis bila menggunakan format dialog antar kandidat.
"Debat di awal agak terasa datar. Baru mulai terasa berisi ketika paslon bisa saling menyanggah. Usul polanya seperti ini saja. Apalagi kisi-kisi sudah diberi tahu," ungkap Grace.
Oleh sebab itulah, Grace sebagai wakil partai yang mengklaim sebagai "partai anak muda" ini memberikan evaluasi lain yang dirasanya lebih urgen terkait teknis acara, daripada menghilangkan "kertas sontekan".
"Peran moderator jangan sekadar time keeper [penegas waktu] atau membacakan pertanyaan. Harusnya bisa mengelaborasi jawaban paslon. Apalagi jawaban yang sebenarnya tidak menjawab," ujar wanita yang pernah menjadi CEO Saiful Mujani Research and Consulting ini.
"Misalnya 'bagaimana sinkronisasi peraturan agar tidak tumpang tindih?' Jawaban, 'kita akan panggil ahli untuk buat sinkron.' Ini kan tidak menjawab sebenarnya," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan format debat yang telah diselenggarakan dapat berubah sesuai evaluasi Debat Pilpres 2019 putaran pertama.
"Ada yang mengatakan great, good, bagus gitu. Ada juga yang mengatakan ya sudahlah tidak usah diberikan kisi-kisinya. Ada yang kritik pasangan calonnya juga,” ujarnya.
Untuk menjawab hal tersebut, KPU telah mengagendakan rapat evaluasi dengan mengundang kedua perwakilan tim sukses, baik TKN Jokowi-Ma'ruf maupun BPN Prabowo-Sandiaga untuk membahas acara debat capres putaran kedua, Senin (21/1/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
