Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB Dinilai Bisa Jadi Bumerang

Strategi Indonesia untuk menjadi anggota Dewan HAM juga akan menimbulkan efek bumerang di politik internasional. Tidak bisa menafikan bahwa masih ada masalah-masalah yang belum selesai.
Dari kiri ke kanan: Arya Fernandes, Andrew Mantong, Shafiah Muhibat, dan Noory Okthariza saat menyampaikan proyeksi Politik dan Keamanan, Selasa (15/1/2019). /Bisnis-Iim Fathimah Timorria
Dari kiri ke kanan: Arya Fernandes, Andrew Mantong, Shafiah Muhibat, dan Noory Okthariza saat menyampaikan proyeksi Politik dan Keamanan, Selasa (15/1/2019). /Bisnis-Iim Fathimah Timorria

Bisnis.com, JAKARTA - Langkah Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB atau UNHRC dinilai bisa menjadi bumerang.

Hal ini dipaparkan peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Andrew Wiguna Mantong. Ia berpendapat pencalonan Indonesia bisa menambah tekanan internasional terkait penyelesaian masalah HAM masa lalu.

"Strategi Indonesia untuk menjadi anggota Dewan HAM juga akan menimbulkan efek bumerang di politik internasional. Tidak bisa menafikan bahwa masih ada masalah-masalah yang belum selesai," kata Andrew di kantor CSIS di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Kendari demikian, Andrew juga melihat pencalonan Indonesia merupakan langkah alternatif untuk membuat kondisi internasional dan domestik lebih kondusif sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia menjamin pelaksanaan HAM.

Pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB Dinilai Bisa Jadi Bumerang

"Jika terpilih sebagai anggota Dewan HAM, siapa pun pemimpin Indonesia nanti, akan ada tekanan internasional supaya Indonesia lebih transparan dan lebih baik dalam perlindungan HAM, termasuk penyelesaian masalah HAM pada masa lalu," sambungnya.

Pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi beberapa waktu lalu. Jika berhasil terpilih, Indonesia akan menjalan tugas untuk periode 2020-2022.

Retno menyebut pencalonan tersebut adalah bagian dari fokus kebijakan luar negeri Indonesia pada isu kemanusiaan. Hal ini terlihat dari kontribusi Indonesia dalam sejumlah krisis kemanusiaan global dan regional, termasuk isu kemerdekaan Palestina dan marjinalisasi etnis minoritas Rohingnya di Myanmar.

Lebih lanjut, Andrew mengutarakan pencalonan Indonesia tak lepas dari adanya kepentingan nasional yang diusung Indonesia. Di antaranya usaha untuk meyakinkan komunitas internasional bahwa Indonesia berkomitmen melindungi nilai-nilai HAM.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper