Bisnis.com, JAKARTA - Program Pangan Dunia (WFP) PBB menangguhkan dan mengurangi bantuan pangan bagi penduduk Palestina yang berada di Tepi Barat dan Jalur Gaza, laporan seorang pejabat WFP.
Mengutip pemberitaan al Jazeera pada Senin (14/1/2019), penghentian dan pengurangan bantuan tersebut dilakukan lantaran WFP kekurangan dana. Krisis dana WFP terjadi setelah Presiden Donald Trump memutuskan memotong bantuan untuk Palestina yang disalurkan melalui PBB senilai US$500 juta.
Amerika Serikat merupakan donor terbesar bagi Badan Bantuan dan Kerja PBB untuk Palestina (UNRWA) dan pemotongan bantuan tersebut secara nyata memberi pukulan bagi penduduk Palestina. Pemotongan bantuan itu tak hanya mengancam perekonomian lokal yang lemah namun juga akan berimbas pada operasional sekolah di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Stephen Kearney, Direktur WFP wilayah Palestina mengatakan pada Minggu (13/1/2019) sekitar 27.000 warga Palestina di Tepi Barat tak lagi menerima bantuan sejak 1 Januari.
Sementara di Jalur Gaza, sekitar 110.000 warga hanya menerima 80% bantuan dibanding biasanya. Padahal pada tahun 2018, WFP telah menyalurkan bantuan kepada 250.000 warga Gaza dan 110.000 di Tepi Barat.
Untuk menutupi kekurangan dana, WFP meluncurkan penggalangan dana pada 19 Desember 2018 dan menerima kontribusi tambahan dari Uni Eropa dan Swiss, namun jumlahnya tetap belum cukup.
Kearney memaparkan bahwa WFP membutuhkan setidaknya US$57 juta da untuk memenuhi kebutuhan tersebut, WFP tengah mencari kontribusi dana dari donor baru.
Maha al-Nawajah, warga desa Yatta di dekat Hebron, selatan Tepi Barat mengatakan bahwa ia terpaksa membeli lebih sedikit kebutuhan. Sejak Desember lalu, Nawajah mengutarakan WFP tak lagi memperpanjang kartu yang ia gunakan untuk membeli kebutuhan pangan bagi 12 anggota keluarganya yang banyak menganggur.
Tepi Barat memiliki tingkat pengangguran sebanyak 18%. Sebagian warga Palestina berupaya bekerja di Israel dengan harapan dapat memperoleh gaji yang lebih tinggi. Kendati demikian, otoritas Israel sangat selektif dan tak mengizinkan seluruh warga Palestina memasuki wilayah mereka.
"Anak-anak saya tak memperoleh izin memasuki Israel, suami saya sesekali dapat izin dan mampu memperoleh sejumlah pendapatan saat itu," kata Najawah.
Sekitar 80% dari dua juta penduduk Jalur Gaza mengandalkan bantuan internasional untuk memperoleh kebutuhan. Jalur Gaza telah menjadi wilayah blokade Mesir dan Israel selama lebih dari satu dekade.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
