Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gerindra Berikan Rapor Merah untuk Jokowi di Bidang Korupsi, Hukum, HAM, dan Terorisme

Partai Gerindra mencatat masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan pemerintahan Joko Widodo terkait penegakan hukum, penanganan korupsi, hak asasi manusia, dan terorisme.
(Dari kiri ke kanan): Anggota PANYahdil Abdi Harahap, Anggota Partai GerindraHabiburohman, Anggota Partai BerkaryaVasco Rusmeiny, Anggota PKS Nasir Jamil, dan Anggota Partai DemokratBeni K. Harman diMedia Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa (8/1/2019)./Bisnis-Jaffry Prabu Prakoso
(Dari kiri ke kanan): Anggota PANYahdil Abdi Harahap, Anggota Partai GerindraHabiburohman, Anggota Partai BerkaryaVasco Rusmeiny, Anggota PKS Nasir Jamil, dan Anggota Partai DemokratBeni K. Harman diMedia Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa (8/1/2019)./Bisnis-Jaffry Prabu Prakoso

Bisnis.com, JAKARTA – Partai Gerindra mencatat masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan pemerintahan Joko Widodo terkait penegakan hukum, penanganan korupsi, hak asasi manusia, dan terorisme. Masalah yang belum tuntas ini membuat partai oposisi memberikan rapor merah kepada Jokowi pada bidang tersebut.

Kepala Bidang Advokasi Gerindra Habiburokhman mengatakan bahwa isu yang paling disoroti adalah azas persamaan hukum bagi masyarakat. 

Dia membandingkan dua kasus sama terkait perkara ujaran kebencian yang melibatkan Asma Dewi dan perlakuan penegak hukum terhadap kasus penistaan agama oleh politikus Partai NasDem Viktor Laiskodat. 

Saat itu jelas Habib, Dewi dipaksakan terlibat dalam kelompok Saracen sebagai penyedia jasa ujaran kebencian yang ditujukan kepada pemerintah di media daring. Ini berbeda dengan kasus Viktor soal ujaran kebencian yang ditujukan kepada partai oposisi dan dihentikan oleh Kepolisian. 

“Itu jadi pertanyaan apakah benar hukum itu hanya tajam kepada orang yang mengkritik kekuasaan dan tumpul kepada orang yang baik dengan kekuasaan,” kata Habiburokhman di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa (8/1/2019). 

Kasus lain di bidang korupsi, Habib melihat belum ada titik terang atas penyerangan kepada penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. 

Soal terorisme juga demikian. Hingga kini, radikalisme belum juga hilang. Ini membuat Gerindra memberikan nilai buruk kepada pemerintah pada bidang-bidang tersebut. 

“Membahas persoalan yang rapornya merah pasti akan menjadi beban moral bagi beliau [Jokowi]. Petahana dalam kampanye itu tidak hanya berhadapan dengan lawan politiknya tetapi juga dengan kinerjanya sendiri. Jadi wajar kalau kubu sebelah agak gelagapan di bidang yang ini,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper