Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bolsonaro Kurangi Kebijakan Proteksionisme Brasil, Pasar Merespons Positif

Presiden baru Brasil Jair Bolsonaro bersama kabinetnya menggulirkan sejumlah kebijakan yang menggebrak, salah satunya pengurangan proteksionisme.
Presiden Brasil Jair Bolsonaro (paling kanan) saat upacara serah terima jabatan sejumlah anggota kabinet di Brasilia, Brasil, Rabu (2/1/2018)/Reuters- Adriano Machado
Presiden Brasil Jair Bolsonaro (paling kanan) saat upacara serah terima jabatan sejumlah anggota kabinet di Brasilia, Brasil, Rabu (2/1/2018)/Reuters- Adriano Machado

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden baru Brasil Jair Bolsonaro bersama kabinetnya menggulirkan sejumlah kebijakan yang menggebrak, salah satunya pengurangan proteksionisme.

Di bawah Bolsonaro, yang dilantik sebagai Presiden pada Rabu (2/1/2018), Kabinet Brasil meluncurkan serangkaian langkah revolusioner.

Pemerintahan sayap kanan itu berjanji akan meningkatkan privatisasi, memperkuat hukuman penjara, dan memberi kewenangan kepada Kementerian Pertanian untuk mengatur klaim tanah adat.

Kabinet pemerintahan Bolsonaro juga berencana menurunkan pajak dan merombak sistem jaminan sosial Brasil setelah Paulo Guedes resmi mengambil alih Kementerian Ekonomi.

Rencana tersebut menuai respons positif dari para investor di pasar saham. Nilai mata uang Brasil tercatat mengalami penguatan 2,4%. Selain itu, indeks saham Sao Paulo Bovespa meningkat 3,6% usai Guedes mengumumkan rencananya.

"Jika kita melakukan reformasi pensiun yang solid, kita akan menikmati pertumbuhan selama 10 tahun ke depan," kata Guedes, yang mengepalai tim ekonom ortodoks sebagaimana dilansir Reuters, Kamis (3/1/2018).

Guedes mengatakan ia juga berencana memotong beban pajak menjadi 20% dari nilai produk domestik bruto yang mulanya mencapai 36%. Guedes juga menyatakan akan meliberalisasi pasar kredit dari penguasaan bank pemerintah dan mengurangi proteksionisme.

Sambutan positif datang pula dari sektor agribisnis setelah Bolsonaro mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa sengketa lahan adat akan diselesaikan di bawah Kementerian Pertanian. Namun, dikeluarkannya dekrit tersebut menuai kekhawatiran dari kelompok environmentalis yang menilai perlindungan terhadap hutan hujan Amazon akan melonggar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno
Sumber : Reuters

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper