Bisnis.com, JAKARTA – Layanan pemutaran film Netflix menarik satu episode dari acara komedi Patriot Act with Hasan Minhaj dari layanan streaming Internetnya di Arab Saudi. Keputusan ini dilakukan setelah perusahaan itu mengaku telah menerima tuntutan dari pemerintah Arab Saudi pada Rabu (2/1/2019).
Laporan Reuters menyebutkan satu episode program komedi berita tersebut mengkritik negara itu atas pembunuhan jurnalis Washington Post, Jamal Khashoggi tahun lalu di konsulat kerajaan di Turki.
Amnesty International mengecam sensor yang diinginkan oleh pemerintah Arab Saudi terhadap Netflix. Mereka menganggap hal itu sebagai bukti lebih lanjut dari tindakan keras tanpa henti terhadap kebebasan berekspresi dunia hiburan.
Khashoggi adalah seorang pengkritik Putra Mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi.
Juru Bicara Netflix menyebutkan perusahaannya sangat mendukung kebebasan berekspresi dunia hiburan atau artistik di seluruh dunia. Satu episode yang dihapus dari acara komedi tersebut juga hanya dilakukan di Arab Saudi setelah kami menerima tuntutan hukum yang sah dari pemerintah dan untuk mematuhi hukum setempat.
"Tuntutan ini konsisten dengan hukum Saudi, jadi kami hanya menghapusnya di Saudi, [namun] tidak berarti kami setuju dengan undang-undang ini,” kata Juru Bicara Netflix seperti dilansir Reuters, Rabu (2/1/2018).
Sementara itu para pejabat Saudi belum bisa dihubungi untuk diminta komentar atas tuntutan hukum tersebut.
Juru bicara Netflix menambahkan bahwa pemerintah Saudi belum meminta perusahaan untuk menghapus klip dari YouTube sehingga hal itu tidak dilakukan.
"Pihak berwenang sebelumnya telah menggunakan undang-undang anti-kejahatan cyber untuk membungkam para pembangkang, menciptakan lingkungan ketakutan bagi mereka yang berani berbicara di Arab Saudi," kata Direktur Kampanye Amnesty di Timur Tengah, Samah Hadid.
"Dengan tunduk pada tuntutan otoritas Arab Saudi, Netflix dalam bahaya memfasilitasi kebijakan toleransi terhadap termasuk kebebasan berekspresi dan membantu pihak berwenang dalam menolak hak orang untuk secara bebas mengakses informasi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
