Bisnis.com, JAKARTA — Kasus dugaan penyelewengan dana Kemah Pemuda Islam Indonesia masih sedang bergulir. Di lihat dari nama-nama terperiksa, wajar jika muncul opini publik yang beragam.
Di satu sisi, muncul opini bahwa Polisi memang perlu melakukan penegakan hukum. Memeriksa siapa pun yang terkait dengan kasus itu. Di sisi lain, muncul pertanyaan apakah kasus ini murni penegakan hukum apakah ada motif lain, katakanlah semacam "pencegatan politik".
Di luar dua opini yang berkembang tersebut, proses pemeriksaan terus berjalan. Terkait itu, Pemuda Muhammadiyah menyatakan mendukung langkah Kepolisian mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana acara Apel dan Kemah Pemuda Islam Indonesia walaupun anggotanya terancam menjadi tersangka.
Hal itu disampaikan Trisno Raharjo, kuasa hukum Pemuda Muhammadiyah sekaligus Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah kepada Bisnis, Selasa (4/12/2018).
Meski begitu, Trisno menggarisbawahi bahwa pihak Kepolisian perlu mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit menyeluruh terhadap acara yang digagas Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tersebut.
Dengan begitu pemeriksaan tidak cenderung mengorek Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari pihak Pemuda Muhammadiyah saja.
"Pengusutan secara tuntas didukung penuh, sepanjang semua pihak yang terlibat [acara] kemah pemuda islam, yakni Pemuda Muhammadiyah, Kemenpora, dan ormas kepemudaan lain yang terlibat, diperiksa melalui audit BPK," ujar Trisno.
Polisi Jangan Grasa-Grusu
Trisno menilai pernyataan polisi yang menyatakan bahwa panitia dari pihak Pemuda Muhammadiyah berpotensi menjadi tersangka, merupakan pernyataan yang terburu-buru.
"Saya berpandangan pernyataan polisi sangat sumir bila berpandangan akan ada tersangka. Hal ini karena memerlukan kajian mendalam yang melibatkan BPK yang semestinya memeriksa seluruh rangkaian kegiatan Kemah Pemuda Islam," tambahnya.
Di sisi lain, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono menyatakan pihak kepolisian telah mendapatkan dua alat bukti yang cukup untuk menjerat oknum yang melakukan penyelewengan dana dari pihak Pemuda Muhammadiyah.
"Ada beberapa saksi sudah diperiksa. Kami sudah mendapatkan dua alat bukti yang cukup. Ada sudah kami periksa LPJ dari Kemenpora, ada pemeriksaan beberapa panitia, ada vendor-vendor yang melakukan kegiatan tersebut juga sudah diperiksa," jelas Argo.
"Polisi sudah menemukan di sana [LPJ Pemuda Muhammadiyah] adanya dugaan mark-up atau tidak sesuai dengan peruntukannya," tambah Argo.
Sebelumnya pihak kepolisian menilai kegiatan yang digagas Kemenpora dan dihadiri kurang lebih 20 ribu anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) NU dan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda (Kokam) Muhammadiyah ini sebenarnya kegiatan yang positif.
Hanya saja, terdapat dugaan maladministrasi dan mark-up dalam laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah dibuat oleh panitia acara di Pelataran Candi Prambanan, Jawa Tengah, 16-17 Desember 2017 ini.
Pihak kepolisian menyatakan kasus ini telah mencapai tahap penyidikan dan telah memeriksa beberapa pihak untuk menyelesaikan kasus ini.
Di antaranya pihak Kemenpora sebagai penyelenggara, pihak GP Ansor yang mendapatkan dana Rp3 Miliar, pihak Pemuda Muhammadiyah yang mendapatkan dana Rp2 Miliar tetapi telah mengembalikannya pada Jumat (23/11/2018), saksi-saksi kunci yang berada di Yogyakarta, serta panitia yang berperan sebagai sekretaris dan bendahara dari pihak Pemuda Muhammadiyah.
Penyidik Polda Metro Jaya masih mencari pihak yang bertanggung jawab untuk dijadikan tersangka terkait dugaan penyimpangan anggaran Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia 2017.
"Jadi semua harus kita cek, jadi siapa pun yang terlibat, semua yang bertanggung jawab bisa jadi tersangka, ada potensi semua begitu," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono di Jakarta, Selasa (4/12/2018).
Scan Tanda Tangan
Sebelumnya Argo mengatakan bahwa seluruh saksi yang mengetahui dan terlibat penggunaan anggaran kegiatan Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia akan dimintai keterangan.
Argo juga menyinggung panitia yang diduga memindai tanda tangan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah periode 2014-2018 Dahnil Anzar Simanjuntak dalam laporan pertanggungjawaban Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia.
"Tentunya apakah dalam di-scan itu memberitahukan tidak? Jadi dari yang di-scan itu memberitahukan tidak? Kan di situ, itu nanti akan kita telusuri tentunya nanti siapa yang bertanggung jawab akan kita jadikan tersangka," tutur Argo seperti ditulis Tempo.co.
Argo menegaskan penyidik Polda Metro Jaya hanya menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan anggaran negara kegiatan yang digagas Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tersebut.
Penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simajuntak, Ketua Pelaksana Ahmad Fanani, panitia dari Kemenpora Abdul Latif, dan panitia dari GP Ansor Safaruddin, pada Senin (19/11/2018).
Hingga kini proses penyelidikan terus berlangsung dan belum ada pihak yang dijadikan tersangka. Tentu, publik menantikan kejelasan soal duduk perkara sesungguhnya. Semoga, informasi yang terang tentang kasus ini bisa segera mengemuka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
