Kabar Penembakan 31 Pekerja di Papua, Komisi III DPR Minta TNI & Polri Bertindak Cepat

Komisi III DPR meminta Kepolisian dan TNI bertindak cepat untuk memastikan kabar penembakan terhadap 31 pekerja proyek jalan Trans-Papua di wilayah Nduga.
Stefanus Arief Setiaji | 04 Desember 2018 12:51 WIB

Kabar24.com, JAKARTA — Komisi III DPR meminta Kepolisian dan TNI bertindak cepat untuk memastikan kabar penembakan terhadap 31 pekerja proyek jalan Trans-Papua di wilayah Nduga.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan bahwa TNI dan Polri harus mengejar dan menangkap pelaku penembakan tersebut secara transparan dan tidak perlu menutup-nutupi pelakunya.

Dia meminta motif kejahatan itu dibongkar, sehingga diketahui alasan pelaku membunuh para pekerja tersebut.

Nasir menengarai berita ditembaknya 31 pekerja akan dikonsumsi masyarakat internasional, apalagi tak lama lagi Indonesia akan masuk tahun politik, khususnya Pemilu 2019, yakni Pemilihan Presiden dan Legislatif.

“Akan ada pihak-pihak yang menghubung-hubungkan, ada kaitannya dengan pileg dan pilpres. Mengapa  selama ini suasana sudah kondusif, lalu muncul tragedi penembakan,” ujarnya dikutip dari keterangan resminya, Selasa (4/12/2018).

Atas kejadian tersebut, Nasir menyebutkan bahwa kasus penembakan itu menunjukkan bahwa aparat negara, baik Kepolisian maupun TNI ternyata belum bisa melumpuhkan kelompok criminal bersenjata (KKB) yang ada di Papua.

Selain itu juga menunjukkan bahwa anggaran yang dikucurkan untuk mewujudkan situasi aman di daerah-daerah berpotensi rawan termasuk adanya KKB, ternyata belum efektif.

Apabila terkendala karena merupakan daerah terisolasi, dari awal sebenarnya sudah diketahui bagaimana medan dan situasi daerahnya.

“Tidak ada alasan disebut daerahnya terisolasi atau tempatnya sulit dijangkau. Karena kita sejak awal sudah mempersiapkan anggaran negara diperuntukkan bagi aparat keamanan yang dilengkapi fasilitas dan sarpras [sarana dan prasarana]  untuk menjangkau wilayah seperti itu,” katanya.

Untuk menjamin rasa aman, Nasir menuturkan pemerintah perlu mempertimbangkan pengamanan bagi setiap proyek strategis. Kasus ini akan menimbulkan berbagai spekulasi, apakah ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak mendapatkan “gula” sehingga mengganggu, atau murni kelompok yang masih menuntut pemisahan dari NKRI.

Tag : papua, penembakan
Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top