Pencalonan OSO, Ahli Hukum Tata Negara Minta KPU Patuhi Konstitusi

Ahli hukum tata negara meminta Komisi Pemilihan Umum mematuhi konstitusi dalam status pencalonan Oesman Sapta Odang sebagai anggota DPD
Pencalonan OSO, Ahli Hukum Tata Negara Minta KPU Patuhi Konstitusi Muhammad Ridwan | 03 Desember 2018 21:46 WIB
Pencalonan OSO, Ahli Hukum Tata Negara Minta KPU Patuhi Konstitusi
Oesman Sapta Odang - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Ahli hukum tata negara meminta Komisi Pemilihan Umum  (KPU) mematuhi konstitusi dalam status pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota DPD.

Feri Amsari, ahli hukum tata negara dari Universitas Andalas, mengatakan bahwa terdapat tiga faktor yang didorong kepada KPU.

Pertama,  bahwa faktor sejarah selama pembentukan DPD tidak diperuntukkan kepada orang yang tergabung ke dalam partai politik. Kedua, faktor konstitusi,  putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sifatnya adalah final dan mengikat.

 “Faktor konstitusi, putusan MK adalah putusan yang memaknai konstitusi. Mengabaikannya adalah paling berat,” ujarnya di kantor KPU, Jakarta, Senin (3/12/2018).

Terakhir, ia mendorong KPU untuk menegakkan kebenaran dengan percaya bahwa konstitusi adalah aturan perundangan tertinggi dan terjemahannya dilakukan dalam putusan.

 “Ketiga adalah situasi KPU sendiri.  OSO masih tetap calonkan sepanjang kehendak konstitusi itu tetap diindahkan,” pungkasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kpu, oesman sapta odang, bawaslu

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top