Tim Prabowo-Sandi Minta Regulasi Ojol segera Direalisasi

Pemerintahan Joko Widodo belum juga membuat regulasi yang mengatur tentang transportasi daring. Padahal regulasi dibutuhkan untuk memberikan perlindungan bagi para pengemudi.
Jaffry Prabu Prakoso | 28 November 2018 20:46 WIB
Ekonom senior Ichsanuddin Noorsy, Ekonom Partai Gerindra Harryadin Mahardika, Politisi PAN Dian Fatwa, dan Perwakilan Masyarakat Transportasi Indonsia (MTI) Andri Rachma dalam diskusi Transportasi Online, Kesejahteraan Atau Solusi Transportasi di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (28/11 - 2018).

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Joko Widodo belum juga membuat regulasi yang mengatur tentang transportasi daring. Padahal regulasi dibutuhkan untuk memberikan perlindungan bagi para pengemudi.

Ekonom Partai Gerindra Harryadin Mahardika mengatakan bahwa keberadaan transportasi daring khususnya ojek online sebenarnya menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja. Sebab, hingga kini, janji pemerintah ciptakan 10 juta lapangan kerja masih belum direalisasi.

“Sudah berkali-kali pemerintah mengeluh, misalnya susah sekali untuk mendorong pertumbuhan, tidak ada lagi sektor-sektor yang tumbuh, tidak ada lagi sektor-sektor yang mungkin bisa diandalkan. Padahal, di depan mata kita semua ada satu sektor baru, yaitu industri digital dan kreatif yang terkait dengan startup-startup inovatif yang sudah menunjukkan kontribusi yang luar biasa besar,” katanya dalam diskusi Transportasi Online, Kesejahteraan Atau Solusi Transportasi di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018).

Harryadin menjelaskan bahwa kontribusi transportasi online kepada perekonomian Indonesia mencapai Rp19,9 triliun per tahun dan terus meningkat. 

Saat ini sudah ada lebih dari 1 juta pengemudi ojek online di kawasan Sudirman dan Thamrin, Jakarta. Sementara itu, ada 600 ribu pesanan makanan setiap harinya.

“Itu menunjukkan betapa pesatnya kontribusi yag diberikan oleh industri ini. Menjadi aneh kalau tidak segera secara proaktif diatur oleh pemerintah,” jelasnya.

Ekonom senior Ichsanuddin Noorsy menuturkan 3 keberadaan regulasi pemerintah dibutuhkan untuk mencegah terjadinya perang tarif antarpenyedia jasa layanan transportasi daring. 

Berkaca dari peristiwa yang terjadi di China, perang tarif transportasi online akan memunculkan sistem perbudakan modern.

“Ketika Uber mulai masuk ke negara-negara maju bahkan bertarung di China habis-habisan, The New York Times menganalisa korelasi antara industri otomotif, keuangan, dan Uber. Dan mereka melihat bahwa model tranportasi online itu adalah a part of modern slavery system,” ucapnya.

Perwakilan Masyarakat Transportasi Indonsia (MTI) Andri Rachma menuturkan bahwa kemunculan transportasi online adalah antitesis dari kegagalan pemerintah dalam mewujudkan transportasi publik yang terintegrasi. Di sisi lain, kemunculan transportasi daring juga menjadi lapangan kerja baru bagi masyarakat.

“Untuk masa sekarang memang ini salah satu jaring pengaman sosial yang dibentuk masyarakat yang secara natural. Jadi masyarakat cari jalan keluar sendiri atas lahirnya angkutan online ini,” ungkapnya.

Tag : ojek online, prabowo-sandi
Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top