Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik mempertanyakan sikap koalisi pendukung Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan melanjutkan program Orde Baru (Orba) seperti yang disampaikan Titiek Soeharto.
Menurut Rachland, apabila kebijakan otoriter yang mau dilanjutkan maka kebijakan tersebut tidak mungkin didukung Partai Demokrat. “Tidak mungkin kalau dari segi otoriterisme, saya kira bagaimana caranya mau dibangkitkan dalam demokrasi sekarang ini,” katanya, Kamis (22/11/2018).
Rachland mengaku tidak mengetahui program zaman Orba mana yang mau dilanjutkan Prabowo. Dia malah kebingungan bagaimana program Orba itu dilanjutkan.
Menurutnya, apa yang disampaikan Titiek Soeharto bukan sesuatu yang perlu direspons serius. “Bagaimana caranya (melanjutkan Orba)? Zaman Orba enggak ada demokrasi langsung, bagaimana caranya?”
Apa yang disampaikan Titiek ini, kata dia, merupakan pernyataan elektoral saja, karena bisa saja ada yang masih loyal dan merindukan gaya pemerintahan Presiden Soeharto. Oleh karena itu, Titiek mengeluarkan pernyataan kontroversial tersebut.
Senada dengan Rachland, Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menganggap bila ada petinggi partai seperti Titik Soeharto, yang tak lain politisi Partai Berkarya sekaligus pendukung Capres Prabowo , menginginkan jaman orde baru kembali, itu merupakan bukti bahwa pedagang politik di Indonesia sedang sakit.
“Kalau ada yang mau balik ke zaman Soeharto, atau mau mempraktikan otoritarianisme gaya baru, menurut saya memang pedagang politik di Indonesia sedang sakit,” kata Haris Azhar, yang juga mantan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).
Zaman Soeharto, kata dia, tidak akan bisa terulang. Karena, itu semua banyak prasyaratan untuk menghidupkan kembali era Soeharto.
“Dan sudah tidak mungkin, kalau menurut saya. Itu romantisme saja. Tapi, bahwa otoritarianisme bisa selalu terjadi,” katanya.
Menurut dia, jika ada deal politik soal pencabutan TAP MPR XI/1998 di koalisi Pilpres, maka tetap harus diwaspadai. Pasalnya, era Orde Baru terbukti otoriter dan korup. Secara prosedur, kata Haris, setidaknya membutuhkam dua hal yakni pertama rapat tahunan MPR dan kedua, ada proses rapat ad hoc dalam rapat tahunan itu yang mencabut.
“Tapi apa dasar situasinya untuk mencabut TAP MPR XI/1998? Sejauh ini tidak ada. Tidak bisa polarisasi politik dijadikan dasar, karena jadi debat lagi dalam MPR yang nantinya terdiri dari dua kubu.”
Dia menganggap, saat musim politik tiba seperti sekarang ini banyak politikus maupun petinggi partai berbicara ‘ngawur.’ “Hari begini banyak orang bicara ngawur, termasuk si Titiek Soeharto itu. Bicara tapi tidak pernah berimijinasi soal praktik dan dampaknya,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
