Kasus Baiq Nuril: Ketika Aspirasi Masyarakat Dijadikan Alasan Penundaan Hukum

Aspirasi masyarakat dijadikan alasan Kejaksaan Agung menunda eksekusi kasus Baiq Nuril Maknun.
Newswire | 20 November 2018 06:31 WIB
Ilustrasi - Jibiphoto

Bisnis.com, MATARAM - Aspirasi masyarakat dijadikan alasan Kejaksaan Agung menunda eksekusi kasus Baiq Nuril Maknun.

Nuril adalah guru honorer SMA 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ia menjadi korban pelecehan dari kepala sekolah. Namun, alih-alih si pelaku pelecehan dikenai sanksi hukum, justru Baiq Nuril yang divonis bersalah berdasar pasal pada UU Informasi Transaksi Elektronik.

Respons berbagai kalangan masyarakat akhirnya menunda eksekusi vonis hukuman bagi Baiq Nuril. Ia malah mendapat kesempatan untuk mengajukan permohonan Peninjaun Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

"Dengan melihat aspirasi yang berkembang di masyarakat terhadap persepsi keadilan, kita akan melakukan atau akan menunda eksekusi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Mukri, di hubungi dari Mataram, Senin (19/11/2018) malam.

Eksekusi yang sedianya akan dilakukan eksekutor dari kejaksaan itu, merupakan perintah dari putusan kasasi Mahkamah Agung yang menghukum Baiq Nuril dengan 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan penjara karena melanggar Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU ITE.

Mukri juga mengharapkan supaya yang bersangkutan kalau akan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, dipersilakan. "Kalau bisa secepatnya supaya kasus ini tidak berlarut-larut dan ada upaya hukum yang final. Peninjauan kembali adalah merupakan hak dari tedakwa," paparnya.

Mukri menambahkan penundaan itu bersamaan dengan adanya surat permohonan penangguhan eksekusi dari tim penasihat hukum terdakwa.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa Nuril bersalah, artinya bukan korban pelecehan seksual.

Ditegaskan Mukri, sebenarnya Baiq Nuril telah melakukan suatu tindak pidana melakukan suatu pendistribusian atau mentrasmisikan membuat dapat diaksesnya suatu berita elektronik yang berkaitan dengan kesusilaan.

"Atas dasar itu maka yang besangkutan disidangkan di Pengadilan Negeri Mataram dan ditingkat pengadilan negeri yang bersangkutan diputus bebas murni," tuturnya.

Tentunya, kata dia, sesuai SOP, adanya putusan bebas itu sudah menjadi suatu keharusan dan kewajiban bagi JPU untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

"Sebagaimana diketahui pula putusan kasasi itu sudah kita terima dua atau tiga hari lalu yang menyatakan bahwa terdakwa Nuril telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat 1 UU ITE," ujarnya.

Baiq Nuril dilaporkan oleh kepala sekolah SMA 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, bernama Muslim ke polisi atas tuduhan mentransmisikan rekaman elektronik berisi konten asusila yang telah diputus hakim kasasi melanggar Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dan dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan penjara.

Putusan tingkat pertama Baiq Nuril divonis bebas karena tidak terbukti melakukan pelanggaran UU ITE.

Nuril sendiri diketahui melakukan perekaman perbincangan atasannya itu untuk menghindari pelecehan yang dilakukan oleh pimpinannya.

Vonis yang ditimpakan kepada Baiq Nuril nyatanya membuat rasa keadilan masyarakat terusik. Aspirasi masyarakat, begitu kata Kejaksaan Agung, menjadi dasar penundaan eksekusi. Lantas, akankah ke depan aspirasi masyarakat juga bisa menunda eksekusi hukum lainnya>

Sumber : Antara

Tag : uu ite
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top