Bisnis.com, JAKARTA — Hasto Kristiyanto, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin menyebut dukungan yang diberikan sejumlah kepala daerah kepada Joko Widodo tidak memberikannya kekebalan hukum.
Hasto menjelaskan dukungan tersebut merupakan dorongan atas kerja nyata yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga ia menyatakan anggapan yang menilai dukungan kepala daerah kepada Jokowi untuk berlindung dari kasus hukum adalah sebuah kesalahan persepsi.
“Kalau kita lihat, presiden juga tidak punya kewenangan untuk campur tangan terhadap kasus hukum. Apa yang dilakukan KPK itu bersifat independen, bersifat merdeka, dan kalau kita lihat konfigurasinya, ya tidak hanya pendukung Pak Jokowi. Semuanya sama,” ujar Hasto di Rumah Cemara 19, Jakarta, Senin (19/11/2018).
Selain itu, Hasto menambahkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pendukung utama selalu memberikan sanksi tegas bagi kadernya yang terjerat kasus korupsi.
Dukungan yang diberikan kepada pasangan calon nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin, dikatakan Hasto, harus berdasarkan kesadaran atas kinerja dan prestasi yang telah ditorehkan. “Bukan sebagai perlindungan untuk memberikan kekebalan hukum,” pungkasnya.
Bupati Pakpak Bharat, Remigo merupakan kader Partai Demokrat yang sudah mendeklarasikan diri mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Dia melawan arus dari Demokrat yang sudah resmi menyatakan dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Sebelumnya, sejumlah kader partai pendukung Jokowi terjaring OTT, di antaranya, Walikota Pasuruan yang juga kader PDIP Setiyono sebagai koordinator wilayah Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma’ruf Amin di daerah Pasuruan.
Bupati Malang yang juga kader Nasdem Rendra Kresna sebagai tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf di wilayah Malang, dan yang terbaru Bupati Bekasi yang juga kader Golkar Neneng Hassanah Yasin sebagai tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin wilayah Jawa Barat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
