Pemulihan di Palu & Donggala Butuh Rp18 Triliun

Kebutuhan dana rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana gempa di Palu dan Donggala diprediksi mencapai Rp18 triliun.
Feni Freycinetia Fitriani | 05 November 2018 16:10 WIB
Sejumlah personel Tim SAR menggali reruntuhan bangunan dan rumah untuk menemukan korban di lokasi likuifaksi Balaroa Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (11/10). Memasuki hari ke-14 pascagempa, tsunami dan likuifaksi di Palu, Donggala, dan Sigi, pemerintah menghentikan proses evakuasi korban, sedangkan tanggap darurat diperpanjang hingga dua pekan kedepan - Antara

Kabar24.com, JAKARTA — Kebutuhan dana rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana gempa di Palu dan Donggala diprediksi mencapai Rp18 triliun.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Patta Tope mengatakan dana tersebut dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur dan rumah warga terdampak bencana.

"Tadi Pak Wapres [Jusuf Kalla] sudah hitung dana rekonstruksi di Palu-Donggala dan diperkirakan mencapai Rp18 triliun," katanya di Kantor Wapres RI, Senin (5/11/2018).

Dia menuturkan ada beberapa sumber dana untuk membiayai pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu APBN, APBD, pinjaman (loan), dan bantuan (grant).

Meski demikian, dia belum bisa memaparkan berapa dana alokasi khusus dari pemerintah saat ini. Pasalnya, Pemprov Sulteng dan Kementerian PU PR masih melakukan proses penghitungan anggaran.

Patta menuturkan hingga saat ini baru pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) yang sudah dipaparkan jumlahnya.

"Loan dari ADB sebesar Rp7,5 triliun, tapi itu dipersiapkan untuk Sulteng dan Lombok. Jadi dibagi dua," ungkapanya.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengatakan saat ini pihaknya mempersiapkan wilayah untuk relokasi korban gempa Palu-Donggala.

"Untuk daerah relokasi di Palu tersebar di wilayah Tolo, Talise, Guyu, petobo. Sementara itu, Sigi di Pombebe serta Donggala di Loli dan Pantai Barat," jelasnya.

Dia menambahkan status lahan di daerah tersebut tanah milik negara, dengan status hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB).

Menurutnya, saat ini lahan tersebut tak digunakan untuk keperluan apapun atau masih berupa lahan tidur. Karena itu, pemerintah harus membangun prasarana penunjang di tempat relokasi warga terdampak bencana.

"Itu lahan-lahan yang tidur, makanya harus dibangun jalan raya, jaringan listrik, dan air. Jaraknya cukup jauh sekitar 5 km," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Gempa Palu

Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top