KPK Belum Temukan Hubungan dengan Induk Usaha Pengembang Meikarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menemukan apakah Lippo Group atau hanya anak usahanya yang terkait dengan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta.
Newswire | 02 November 2018 18:00 WIB
Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (tengah) menggunakan rompi tahanan KPK saat berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/10/2018). - ANTARA/Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menemukan apakah Lippo Group atau hanya anak usahanya yang terkait dengan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta. 

Saat ini KPK terus melakukan penelaahan lebih lanjut terkait kasus ini. “Tidak ada urusan dengan induknya. Kita tidak mungkin memburu tikus dengan membakar lumbung padi. Ya lubang tikusnya kita tutup,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata , Kamis (1/11/2018).

Pada kesempatan itu dia mengungkapkan, sering mendapatkan keluhan dari perusahaan yang kesulitan mendapatkan perizinan. Kata dia, kalau ada pihak yang merasa terjepit, ya akan terpaksa keluar uang. Untuk itu, KPK akan fokus pada perbaikan aspek birokrasi di daerah, dalam hal ini Pemkab Bekasi.

“Paradigma sudah jauh beda, di mana presiden sendiri mendorong izin dipermudah jangan dipersulit," ucapnya.

Di sisi lain, Alexander Mawarta menegaskan, KPK sejauh ini tidak akan menyegel proyek Meikarta sehingga proyek tersebut dapat terus berjalan. Apalagi proyek tersebut sudah melibatkan masyarakat banyak.

“Kalau proyek jalan, ya, jalan terus saja kita tidak mungkin menghentikan suatu kegiatan ketika kita tahu di dalamnya banyak masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan. Ini kasus hukum kita pisahkan dengan proyek itu. Yang terjadi sebetulnya kan proses perizinan itu ada pemberian suap, bukan proyeknya,” kata Alexander.

Hingga hari ini, Jumat (2/11/2018) KPK telah memeriksa 16 orang dalam kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta. Saksi-saksi yang diperiksa berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Bekasi, dan pihak Lippo.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah, mengatakan ada empat yang tengah didalami dari pihak Lippo yang menjadi saksi.

Pertama, bagaimana proses perencanaan hingga pembangunan proyek Meikarta. Kedua, sejauh mana kontribusi keuangan Lippo group pada proyek tersebut.

Ketiga, sumber dana suap apakah ada atau tidak ada yang berasal dari korporasi. Dan, keempat apakah ada atau tidak perintah dari pejabat di Lippo group ke anak-anak perusahaan untuk pemberian suap.

Sementara itu, untuk pihak Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat KPK mendalami beberapa hal.

“Untuk pihak Pemkab dan Pemprov kami dalami proses perizinan dan rekomendasi terkait perizinan Meikarta. KPK menelusuri rangkaian proses perizinan yang terkait dengan kasus dugaan suap ini,” ujar Febri.

KPK telah menetapkan Direktur Operasional PT Lippo Grup Billy Sindoro sebagai salah satu tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek Pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Billy, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka penerima.

Sementara itu, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, membantah telah membahas proyek Meikarta dengan James Riady.  James Riady adalah salah satu bos sekaligus putra pemilik Lippo Grup Mochtar Riady.

Pertemuan dengan James Riady, ucap Neneng, tidak lebih dari silaturahmi dan pembicaraan secara umum. “Eggak, hanya bicara umum saja,” ujar Neneng.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kpk

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top