Refly Harun: Sebaiknya Bupati dan Walikota Ditunjuk Gubernur Terpilih, bukan Dipilih Rakyat

Menjadikan bupati dan walikota sebagai pemimpin adminsitratif yang ditunjuk oleh gubernur akan membuat biaya pemilihan kepala daerah lebih hemat selain mengurangi potensi korupsi sebagaimana yang terjadi selama ini.
John Andhi Oktaveri | 25 Oktober 2018 18:44 WIB
Refly Harun - Antara

Bisnis.com, JAKARTA—Menjadikan bupati dan walikota sebagai pemimpin adminsitratif yang ditunjuk oleh gubernur akan membuat biaya pemilihan kepala daerah lebih hemat selain mengurangi potensi korupsi sebagaimana yang terjadi selama ini.

Demikian terungkap dalam diskusi bertema Demokrasi Ala Indonesia, Meminimalisir Pejabat Korupsi di Gedung DPR dengan menampilkan nara sumber pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun dan Wakil Ketua MPR Mahyuddin, Kamis (25/10/2018).

Menurut Refly, pemilihan kepala daerah sebaiknya cukup di tingkat gubernur saja sehingga para bupati dan walikota cukup ditunjuk oleh gubenur seperti di DKI Jakarta. Apalagi, ujarnya, sejumlah kebijakan telah membuat sistem otonomi daerah kembali ke tingkat provinsi seperti dalam hal perizinan.

“Jadi pemilihan gubenur dan DPRD provinsi langsung oleh rakyat, sedangkan walikota serta bupati ditunjuk oleh gubernur terpilih. Ini akan jauh lebih menghemat anggaran karena ada lebih dari 500 daerah tingkat dua di Indonesia,” ujarnya.

Dia mengatakan sistem itu tidak mengurangi arti demokrasi karena mengakomodir kepentingan daerah dan pemerintah pusat.

Dia beralasan dipilihnya sistem tersebut karena wacana untuk menjadikan gubenur dipilih oleh DPRD tetap saja tidak menutup celah korupsi.

Pasalnya, seperti di masa lalu DPRD dan gubernur bisa bersekongkol setidaknya dalam setiap lima tahun pertanggungjawaban jabatan dengan memberikan suap kepada anggora DPRD agar terpilih kembali. Belum lagi saat pemilihan gubenur yang rawan suap karena jumlah DPRD terbatas dan kuatnya kepentingan pemodal, ujarnya.

Sementara itu, Mahyudin mengeluhkan reformasi di bidang politik yang sudah berjalan 20 tahun, namun tidak menurunkan angka korupsi di Indonesia.

Dia menyatakan prihatin dengan tertangkapnya sejumlah bupati dan walikota akibat terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam durasi waktu sangat pendek.

Terakhir, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra ditangkap KPK akibat kasus suap. Padahal, beberapa hari sebelumnya  Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang tertangkap kasus suap Meikarta.

Tag : Pilkada Serentak
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top