Evaluasi Kampanye Jokowi-Ma’ruf, Timses: Tudingan Kubu Prabowo tak Berdasar

Tim Kampanye Nasional  (TKN) Koalisi Indonesia Kerja atau tim sukses (timses) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengevaluasi beberapa masalah selama sebulan masa kampanye.
Jaffry Prabu Prakoso | 23 Oktober 2018 19:43 WIB
Calon Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan capres Prabowo Subianto di sela-sela pengambilan undian nomor urut untuk Pilpres 2019, di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Jumat (21/9/2018). - Reuters/Willy Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA — Tim Kampanye Nasional  (TKN) Koalisi Indonesia Kerja atau tim sukses (timses) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengevaluasi beberapa masalah selama sebulan masa kampanye.

Lukman Edy, Wakil Direktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf,  mengatakan bahwa nilai yang diberikan masih kurang baik.

“Selama sebulan masa kampanye, kita tidak konstruktif dan mengedukasi masyarakat dalam kampanye,” katanya di Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Setidaknya Lukman mencatat rapor merah itu dihembuskan dari lawan politiknya. Masalah pertama ketika Tim Prabowo-Sandi menemukan 25 juta daftar pemilih ganda (DPT). 

Menurutnya, isu tersebut bisa membuat ketidakpercayaan publik kepada penyelenggara pemilu. Hal ini karena setelah disisir, jumlah tersebut tidak sebanyak itu yang kemudian hanya sekitar 1 juta.

Belum selesai DPT, muncul lagi berita bohong yang dihembuskan Ratna Sarumpaet. Tak lama berselang, calon presiden Prabowo Subianto menyebut yang digunakan pemerintah Joko Widodo adalah ekonomi kebodohan. 

“Soal ekonomi kebohongan ini kesalahannya banyak karena data yang disampaikan Pak Prabowo tidak benar. Itu data puluhan tahun lalu,” ucap Lukman.

Oleh karena itu dia meminta agar penyelenggara pemilu lebih progresif dalam memantau dan turun ke daerah-daerah menerapkan kampanye damai.

Selain fokus pada target-target pencapaian lima tahun yang akan datang, Ganjar juga memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi saat ini. Untuk itu, dalam penetapan RPJMD 2018-2023, pihaknya meminta agar tantangan-tantangan itu dapat dipertimbangkan agar tidak menimbulkan masalah.

"Beberapa tantangan itu seperti daya tampung lingkungan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, persoalan air, persoalan bencana, sampah, adaptasi perubahan iklim, emisi gas rumah kaca dan sebagainya," tuturnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pilpres 2019

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top