Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menyempurnakan metode perhitungan produksi beras untuk meningkatkan akurasi statistik agar pengambilan kebijakan pangan lebih tepat. Namun dalam hal itu peran Kementerian Pertanian atau Kementan tak terlihat signifikan.
Terkait hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK pada Senin (22/10/2018) siang, memimpin sendiri rapat lintas kementerian dan lembaga terkait, sebagai kelanjutan dari pembahasan mengenai penyempurnaan metodologi penghitungan produksi beras.
Dalam rapat itu hadir Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepa|a Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Selain itu hadir pula hadir pimpinan dari lembaga-lembaga terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
Adapun dari Kementerian Pertanian yang hadir bukan sang menteri, Amran Sulaiman, melainkan diwakili Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi.
Pada rapat tersebut upaya penyempurnaan metode perhitungan produksi beras dilakukan secara komprehensif untuk seluruh tahapan.
Tahapan pertama, perhitungan luas lahan baku sawah nasional dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dibantu oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
Tahapan kedua, perhitungan luas panen dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Tahapan selanjutnya, perhitungan produktivitas per hektare dilakukan oleh BPS.
Adapun tahapan keempat, perhitungan konversi gabah kering menjadi beras oleh BPS. Jika dirinci, tahapannya dimulai dengan perhitungan luas baku sawah hingga perbaikan perhitungan konversi gabah kering menjadi beras.
Secara garis besar, tahapan dalam perhitungan produksi beras dimulai dari perhitungan luas lahan baku sawah nasional, perhitugan luas panen dengan kerangka sampel area (KSA), perhitungan tingkat produktivitas lahan per hektare, serta perhitungan angka konversi dari gabah kering panen (GKP) ke gabah kering giling (GKG) dan angka konversi dari GKG ke beras.
Keseluruhan tahapan itu dilakukan oleh BPS bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Sementara dalam tahapan untuk menetapkan luas lahan baku sawah nasional, perhitungannya telah disempurnakan melalui verifikasi dua tahap, yakni melalui citra satelit sangat tinggi.
Citra satelit resolusi sangat tinggi yang diperoleh dari LAPAN, kemudian diolah oleh BIG mengunakan metode cylindrical equal area (CEA) untuk dilakukan pemilahan dan deliniasi antara lahan baku sawah dan bukan sawah.
Metode ini menghasilkan angka luas sawah yang aktual sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Selanjutnya verifikasi tahap kedua dilakukan melalui validasi ulang di lapangan oleh Kementerian ATR/BPN.
Sampai saat ini, verifikasi dua tahap ini telah dilakukan di 16 provinsi sentra produksi padi, yang merupakan 87% dari seluruh luas lahan baku sawah di Indonesia. Untuk provinsi lainnya, verifikasi dua tahap diharapkan selesai pada akhir tahun ini.
Dalam tahapan selanjutanya, BPS menggunakan luas lahan baku sawah nasional yang ditetapkan dalam tahap pertama untuk melakukan perhitungan luas panen padi. Perhitungan luas panen yang sebelumnya dilakukan melalui metode eye estimate yang merupakan laporan yang bersifat subjektif disempurnakan melalui perhitungan berdasarkan pengamatan yang objektif menggunakan metodologi KSA yang dikembangkan bersama BPPT dan telah mendapat pengakuan dari Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Metode tersebut melibatkan pengamatan visual dengan menggunakan HP berbasis android. Sehingga, dapat diamati kondisi lahan apakah berada dalam kondisi fase persiapan lahan, fase vegetatif, fase generatif, fase panen, lahan puso, lahan sawah bukan padi, atau lahan bukan sawah.
Selanjutnya, dalam tahapan untuk perhitungan tingkat produktivitas per hektar, BPS juga melakukan penyempurnaan metodologi dalam menghitung produktivitas per hektare. Yaitu dari metode ubinan berbasis rumah tangga menjadi metode ubinan berbasis KSA untuk mengurangi risiko lewat panen sehingga perhitungan menjadi lebih akurat.
Sementara itu, tahapan penetapan angka konversi dari GKP ke GKG hingga ke beras, dilakukan penyempurnaan dengan melakukan survei di dua periode yang berbeda dengan basis provinsi. Sehingga akan didapatkan angka konversi untuk masing-masing provinsi.
Sebelumnya konversi dilakukan hanya berdasarkan satu musim tanam dan secara nasional. Penyempurnaan ini bertujuan untuk mendapatkan angka konversi yang lebih akurat.
Dengan penyempurnaan tersebut pemerintah berharap polemik data produksi beras yang selama ini terjadi bisa terpecahkan. Bahkan, JK menilai data produksi beras yang dirilis Kementan terlalu besar.
“Produksi gabah 80 juta ton orang ketawain kita, 80 juta ton kok impor beras. Padahal enggak seperti itu,” ujarnya.
Menurut JK, pentingnya akurasi statistik beras sangat penting dalam pengambilan kebijakan pangan karena terkait dengan harga beras di masyarakat. Statistik beras yang akurat dapat mengetahui kondisi surplus atau defisit produksi agar pemerintah dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk stabilisasi harga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
