Partai Harapkan Subsidi Dana Saksi TPS, Perlu Alokasi Rp32,8 Miliar

Partai Kebangkitan Bangsa menilai ongkos politik begitu mahal sehingga peserta pemilihan umum membutuhkan dana saksi yang dibebankan kepada pemerintah.
Jaffry Prabu Prakoso | 18 Oktober 2018 16:08 WIB
Wakil Ketua sekaligus juru bicara Tim Kampanye Nasional Abdul Kadir Karding - Bisnis / Muhammad Ridwan

Bisnis.com, JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa menilai ongkos politik begitu mahal sehingga peserta pemilihan umum membutuhkan dana saksi yang dibebankan kepada pemerintah.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa kondisi tersebut sangat sulit terlebih bantuan donasi dari pihak luar tidak begitu banyak.

Hal ini ditambah simulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang pemilu yang dilakukan bersamaan antara pemilihan legislatif dan presiden. Hasilnya, rata-rata satu tempat pemungutan suara (TPS) membutuhkan 36 jam menyelesaikan seluruh penghitungan surat suara untuk semua tingkatan.

“Jadi kami menghitung paling minim saksi itu harus 2 orang. Kalau 2 dikali 82.000 TPS misalnya, itu kita membutuhkan 164.000 orang saksi. Taruhlah, 1 saksi dibayar Rp200.000, itu berapa duit? Itu tidak bisa dipenuhi oleh partai-partai,” katanya di Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Jika menggunakan patokan uang saksi Rp200.000 tersebut, maka  biaya saksi yang dibutuhkan sekitar Rp32,8 Miliar.

Karding menjelaskan bahwa jika pemerintah bisa menyubsidi dana saksi ini tentu sangat bagus.

Sementara itu untuk menjaga kepercayaan publik uang ini jangan diserahkan partai, tapi lembaga lain yang independen.

“Jika tidak, banyak partai yang tidak bisa menempatkan saksi dan akan mungkin terjadi kecurangan karena tidak diawasi, atau bisa juga banyak dimenangkan oleh  yang berkuasa di desa atau daerah itu. Itu logika yang melatar belakangi kalau saksi dibiayai pemerintah,” ucapnya.

Karding yakin pemerintah tidak akan mengucurkan dana terlalu besar karena berdasarkan analisa yang pernah dilakukan, uang yang dikeluarkan tidak akan melebihi Rp3 triliun. 

Tag : Pemilu 2019
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top