Bisnis.com, JAKARTA—Meski seruan moral sudah sering dilakukan, namun penyebaran berita bohong atau hoax terus saja marak menjelang pelaksanaan pemilihan presiden tahun depan.
Calon wakil presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa terkait fenomena itu perlu ada penegakan hukum untuk menghentikan hoax atau informasi palsu.
"Ternyata seruan secara moral saja tidak cukup untuk meghentikan hoax sehingga perlu ada langkah-langkah lebih tegas yang memberikan dampak jera," kata Ma'ruf kepada wartawan, Minggu (7/10/2018).
Penyebaran berita hoaks menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019, menurutnya, terutama melalui media sosial.
Dia menilai, penegakan hukum yang tegas harus dilakukan guna menghentikan hoax yang dinilai dapat memecah-belah persatuan bangsa. Majelis Ulama Indonesia (MUI), ungkap dia, sudah menerbitkan fatwa yang terkait larangan penyebaran informasi hoaks.
Menurut Ma'ruf, perlu ada tindakan yang lebih mengarahkan kepada hukuman penjara yang memberikan dampak jera kepada para penyebar informasi hoaks. Pasalnya, oknum seenaknya saja membuat gaduh dengan menyebarkan informasi yang memuat kebohongan tersebut.
"Kalau tidak ditindak, nanti semakin merajalela. Orang tidak takut. Kalau ada tindakan tegas, misalnya, sanksi hukum, akan membuat jera. Jadi tidak cukup diimbau secara moral," katanya. Hanya saja Ma’ruf tidak memerinci contoh-contoh haks yang muncul tersebut
Maruf berharap masyarakat lebih cerdas dan mewaspadai isu yang bisa memecah belah bangsa. Karena itu, imbaunya, perbedaan pilihan baik di pemilu legislatif maupun pemilu presiden, jangan sampai memecah persatuan bangsa.
"Keutuhan bangsa lebih diutamakan. Pemilu legislatif dan pemilu presiden itu, itu proses demokrasi untuk memilih pemimpin, sehingga harus dijalani secara demokratis,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
