Pembicaraan Dagang AS dan China Diperkirakan Baru Terlaksana Setelah November

Pemerintah AS akan resmi memberlakukan tarif sebesar 10% untuk produk impor asal China senilai US$200 miliar pada esok hari, Senin (24/9/2018). 
Dwi Nicken Tari | 23 September 2018 16:30 WIB
Perang dagang AS China - istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah AS akan resmi memberlakukan tarif sebesar 10% untuk produk impor asal China senilai US$200 miliar pada esok hari, Senin (24/9/2018). 

Sebelumnya, AS juga telah memberlakukan tarif sebesar 25% untuk produk impor asal China senilai US$50 miliar.

Adapun jika tarif-tarif tersebut diakumulasikan, AS telah mengenakan tarif untuk produk impor asal China senilai US$250, atau setengah dari nilai impor China ke AS pada tahun lalu.

Di sisi lain, China pun siap membalas tarif terbaru AS tersebut dengan memberlakukan tarif untuk produk impor asal AS senilai US$60 miliar.

Dalam balasan tarif dari AS sebelumnya, China telah memberlakukan tarif dalam jumlah yang seimbang, yaitu atas produk impor asal AS senilai US$50 miliar.

Total tarif yang diberikan China untuk produk AS senilai US$110 miliar tersebut pun setara dengan 70% nilai barang yang dibeli China dari AS pada 2017.

Adapun sejauh ini kedua negara sama-sama menyatakan masih terbuka untuk perundingan untuk menyelesaikan konflik dagang tersebut.

Namun, eskalasi terbaru ini membuat harapan untuk tercapainya jalan tengah bagi AS dan China dalam waktu dekat pun sirna.

Pada akhir pekan lalu, Sabtu (22/9/2018), China bahkan telah membatalkan jadwal kunjungan Wakil PM China Liu He ke Washington. 

Adapun pejabat China dan AS sebelumnya dijadwalkan untuk bertemu pada pekan ini untuk membicarakan isu perdagangan ini.

Selain pemberlakuan tarif tersebut, seorang sumber yang enggan disebutkan identitasnya menambahkan alasan pembatalan perundingan tersebut juga disebabkan oleh sanksi Departemen Luar Negeri AS terhadap agensi pertahanan China dan direkturnya pada Kamis (20/9/2018).

Adapun AS memberlakuan sanksi untuk Departemen Pengembangan Perangkat  (Equipment Development Department/EDD) dan Direktur EDD Li Shangfu karena terjaring transaksi signifikan dengan Rosoboronexport (lengan utama entitas ekspor Rusia).

Langkah itu diambil AS karena China membeli pesawat tempur Su-35 pada 2017 dan perangkat rudal S-400 (surface-to-air missile system-related) pada 2018 dari Rusia.

AS melihat hal tersebut sebagai pelanggaran karena Rusia masih berada dalam sanksi ekonomi akibat dugaan ikut campur dalam Pemilu AS 2016.

China pun protes dengan menyebutkan kerjasama militer China dan Rusia masih normal dan sesuai dengan hukum internasional. Oleh karena itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional China Wu Qian menyampaikan bahwa AS tidak memiliki hak untuk ikut campur.

“Ada konsensus yang timbul di Beijing, bahwa pembicaraan yang substantif  dengan Pemerintahan Trump hanya memungkinkan setelah Pemilu Paruh Waktu [di AS] pada November,” kata sumber tersebut, seperti dikutip Bloomberg, Minggu (23/9/2018).

Sementara itu, dari pihak AS, Wakil Juru Bicara Gedung Putih Lindsay Walters mengungkapkan bahwa Presiden AS Donald Trump tetap terbuka untuk melanjutkan perundingan bersama China dengan syarat China harus benar-benar menyadari praktik perdagangan tidak adilnya.

 “Presiden Trump memiliki hubungan baik dengan Presiden Xi [Presiden China Xi Jinping] dan tim kami telah banyak berkomunikasi sejak Presiden Trump menjabat,” katanya melalui surat elektronik.

Adapun permasalahan lain yang muncul dari eskalasi tensi dagang terbaru ini adalah mengenai waktu pemberlakuan ancaman tarif berikutnya dari AS untuk produk impor China senilai US$267 miliar.

Sebelumnya, Trump menyampaikan bahwa dia telah mempersiapkan tarif tersebut jika China tetap membalas tarif US$200 miliar.

Jikalau tarif tersebut juga berlaku, seluruh impor asal China ke AS pun efektif terkena tarif.

Akibatnya, hal itu akan menekan ekspansi ekonomi global dan merusak rantai penawaran dari berbagai perusahaan multinasional

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
perang dagang AS vs China

Editor : Gita Arwana Cakti

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top