KPK Kembali Perpanjang Masa Penahanan Anggota DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan perpanjangan masa penahanan terhadap anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi suap terkait dengan pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015
Rahmad Fauzan | 21 September 2018 16:01 WIB
Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi korban saat simulasi penanggulangan kebakaran di gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/9). Kegiatan tersebut untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus edukasi jika terjadi kebakaran di gedung lembaga antirasuah itu. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan perpanjangan masa penahanan terhadap anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi suap terkait dengan pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Perpanjangan penahanan dilakukan selama 40 hari ke depan mulai 23 September 2018 sampai dengan 1 November 2018.

Kelima tersangka tersangka yang diperpanjang masa penahanannya tersebut, yaitu:
•Teguh Mulyono
•Suparno Hadiwibowo
•Mulyanto
•Choeroel Anwar
•Arief Hermanto

"Sampai saat ini, total 15 orang tersangka angg DPRD Malang telah dilakukan perpanjangan penahanan. Perpanjangan 10 orang dilakukan Kamis, 20 September 2018," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (21/9/2018).

Terkait dengan kasus DPRD Malang, KPK masih melakukan penyidikan terhadap 22 anggota DPRD Malang periode 2014-2019 karena diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Selain itu, 22 anggota DPRD Malang tersebut diduga menerima gratifikasi terkait dengan persetujuan penetapan Rancangan Penetapan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

"Penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan barang elektronik bahwa 22 tersangka tersebut diduga menerima fee masing-masing antara Rp12,5 juta sampai dengan Rp50 juta dari Moch. Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013-2018 terkait dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang selaku anggota DPRD Kota Malang," papar Wakil Pimpinan KPK Basaria Panjaitan di KPK, Jakarta, Senin (3/9/2018).

Total dari tiga tahap penetapan, sudah 41 anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka KPK. Pada 10 September 2018, DPRD Kota Malang telah melantik 40 anggota dalam pergantian antar waktu untuk menggantikan 40 dari 41 anggota DPRD Malang yang statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Basaria menambahkan terhadap Wali Kota Malang Moch. Anton dalam kasus ini telah dituntut tiga tahun, denda Rp200 juta subsider enam bulan penjara dan pecabutan hak politik untuk dipilih selama empat tahun.

Atas perbuatannya, 22 anggota DPRD Malang tersebut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, untuk kasus gratifikasi para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Tag : kpk, korupsi, malang
Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top