Pengamat: Aksi Tagar #2019GantiPresiden Jadi Ajang Caci-Maki

Aksi-aksi terkait dengan tagar #2019GantiPresiden dinilai hanya menjadi ajang caci-maki dan sumber konflik horizontal yang kurang produktif bagi demokrasi.
M. Taufikul Basari | 19 September 2018 13:05 WIB
Penjual aksesoris 2019GantiPresiden di sekitar KPU saat bakal capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendaftar ke KPU. - JIBI/Feni Freycinetia Fitriani

Bisnis.com, JAKARTA – Aksi-aksi terkait dengan tagar #2019GantiPresiden dinilai hanya menjadi ajang caci-maki dan sumber konflik horizontal yang kurang produktif bagi demokrasi.

Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98), Ferry Supriyadi menilai apa yang terjadi dengan tagar #2019GantiPresiden sudah menjerumus kepada hal-hal yang kurang positif. Misal sudah melahirkan aksi saling menghujat antara satu sama lain.

Menurutnya, pesta demokrasi yang akan digelar pada tahun depan, seharusnya menjadi ajang yang bersih dari nilai-nilai perpecahan. Ferry khawatir, tagar itu hanya akan menjadi ajang caci maki dan kebencian yang justru menimbulkan konflik horizontal. Ini kemunduran demokrasi, kata Ferry, dalam rilis, Rabu (19/9/2018).

Partai politik ataupun aktor politik, lanjutnya, seharusnya bisa meredam kondisi yang terjadi sekarang ini. Kelompok yang mengkampanyekan tagar #2019gantipresiden hanya ingin memainkan emosi masyarakat untuk menjadi adu kekuatan.

Apalagi, kata dia, ada salah satu anggota KPU di daerah yang secara terangan-terangan tidak netral dengan mengenakan kaus #2019GantiPresiden.

Foto seorang pria yang diduga anggota KPU viral di media sosial facebook. Ia diduga tidak netral karena pada satu foto, pria tersebut mengenakan kaus hitam bertuliskan #2019GantiPresiden. Pada foto lainnya, pria itu mengenakan kemeja bertuliskan KPU.

Sementara itu, Direktur Ekskutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menganggap, gerakan #2019GantiPresiden yang digagas oleh Mardani Ali Sera, juga Neno Warisman ini rawan menimbulkan konflik vertikal dan horizontal.

Apalagi, #2019GantiPresiden semula hanya menjadi wacana di media sosial dan menjadi bahan diskusi di program talkshow maupun di ruang-ruang diskusi. Tetapi kemudian berkembang menjadi aksi turun ke jalan.

Jika #2019GantiPresiden masih dalam batas wacana diskusi, lanjut dia tidak menjadi persoalan serius. Hal itu masih bisa diterima dalam logika demokrasi. Sehingga pada batas ini pihak yang menggerakkan dan yang pro hashtag 2019 Ganti Presiden berdalih atas nama kebebasan berpendapat.

Tetapi, jika sudah masuk ke ranah aksi terbuka dengan memobilisasi massa dalam jumlah besar, tentu berpotensi menimbulkan konflik. Apalagi saat ini sudah memasuki tahapan pemilu 2019, ketika dihubungi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pilpres 2019

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top