Diperiksa KPK 7 Jam, Nicke Widyawati Dikorek Pengetahuannya Soal Proyek PLTU Riau-1

Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rahmad Fauzan | 17 September 2018 21:59 WIB
Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus PLTU Riau-1. Usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam, mantan Direktur Perencanaan PT PLN tersebut enggan banyak berkomentar. (Rahmad Fauzan - Bisnis).

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam, mantan Direktur Perencanaan PT PLN tersebut enggan banyak berkomentar.

"Saya memberikan penjelasan seputar tupoksi (tugas pokok dan fungsi) saya sebagai mantan Direktur PT PLN. Detail penjelasan tidak bisa saya ceritakan," ujar Nicke Widyawati singkat di KPK, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pemeriksaan Nicke hari ini merupakan penjadwalan ulang sebagai saksi untuk tersangka EMS dan IM.

"Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait perencanaan proyek pembangunan PLTU Riau-1 sehubungan dengan kapasitas saksi saat itu sebagai Direktur Perencanaan PT PLN," lanjut Febri.

Terkait dengan perkembangan perkara PLTU Riau-1, KPK telah melakukan pelimpahan berkas dan tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo, salah satu tersangka kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1, pada Senin (10/9/2018) lalu. 

Johannes ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 15 Juli 2018, setelah sehari sebelumnya, selain mengamankan pemegang saham BlackGold Natural Resources tersebut, KPK mengamankan Eni Maulani Saragih, anggota Komisi VII DPR RI, di rumah mantan Menteri Sosial Idrus Marham yang kini menjadi tersangka.

Sidang rencananya akan dilaksanakan di PN Tipikor Jakarta Pusat.

Tiga orang tersangka telah ditetapkan KPK dalam kasus ini, yakni Eni Maulani Saragih dari Komisi VII DPR RI, Johannes Budisutrisno Kotjo, selaku pemegang saham di BlackGold Natural Resources Ltd, dan Idrus Marham, Menteri Sosial RI yang selama ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

Sejumlah pun pihak telah diperiksa, yakni perusahaan dan anak perusahaan BUMN, perusahaan asing yang masih menjadi bagian atau mengetahui skema kerjasama PLTU Riau 1, Kepala Daerah, dan tenaga ahli.

KPK masih menggali proses persetujuan atau proses sampai dengan rencana penandatanganan kerja sama dalam proyek PLTU Riau-1.

Skema kerja sama dalam kasus PLTU Riau-1 juga menjadi fokus KPK.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Eni Saragih dan Idrus Marham disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, sebagai pihak yang diduga pemberi, Johanes Budisutrisno disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tag : kpk
Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top