Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tayangan Iklan Jokowi di Bioskop, Hasto: Bedakan 'Abuse of Power'

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf, Hasto Kristiyanto menilai banyak yang salah mengartikan iklan layanan masyarakat tersebut.
Bakal Calon Presiden Joko Widodo memberikan keterangan terkait formasi tim sukses kampanye nasional Pilpres 2019 di Jakarta, Jumat (7/9/2018). Wapres Jusuf Kalla menjadi Ketua Dewan Pengarah Tim Pemenangan Jokowi-Ma'aruf Amin, dan Erick Thohir menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional./ANTARA-Akbar Nugroho Gumay
Bakal Calon Presiden Joko Widodo memberikan keterangan terkait formasi tim sukses kampanye nasional Pilpres 2019 di Jakarta, Jumat (7/9/2018). Wapres Jusuf Kalla menjadi Ketua Dewan Pengarah Tim Pemenangan Jokowi-Ma'aruf Amin, dan Erick Thohir menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional./ANTARA-Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto, menilai banyak yang salah mengartikan iklan layanan masyarakat Jokowi yang ditayangkan di bioskop.

Hasto menegaskan untuk membedakan antara abuse of power dan use of power. Menurutnya iklan tersebut untuk menginformasikan capaian pemerintah. Hasto sempat menyinggung pejabat sebagai contoh abuse of power yang dimaksud.

“Banyak yang salah membedakan antara use of power dan abuse of power. Abuse of power contohnya ketika ada salah satu pimpinan yang minta anaknya difasilitasi pada saat keluar negeri. Tetapi kalau dalam konteks penyampaian keberhasilan. ya itu merupakan posisi strategis tadi, di manapun dimiliki incumbent,” ujar Hasto di Rumah Cemara 19, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

“Jadi mari kita lihat secara proporsional, kalau ada gagasan yang bright soal bangsa dan negara kenapa kita jadi begitu reaktif,” sambungnya.

Lebih lanjut dijelaskan, tayangan tersebut menurutnya tidak mengandung unsur kampanye atau ajakan kepada masyarakat untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Itu kan tidak ada permintaan mencoblos. Tidak ada permintaan. Gambar Kiai Ma'ruf juga kan gak ada di situ. Kita menyampaikan salah satu komitmen Pak Jokowi membangun kedaulatan di bidang pangan, jadi yang mengkritik itu melihat ke dalam, melihat kepentingan bangsa dan negara. Selama itu membawa hal yang baik bagi rakyat, kenapa tidak?” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Muhammad Ridwan
Editor : Nancy Junita

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper