Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta semua pihak menahan diri tidak melakukan kampanye dini sebelum waktunya tiba, yakni dimulai pada 23 September.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan bahwa hal ini untuk menjaga keadaan tetap kondusif menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2019.
“Sehingga tidak perlu melakukan hal-hal yang mirip kampanye. Nanti ada saatnya sendiri untuk kampanye, karena setiap perilaku elite politik itu pasti akan memengaruhi perilaku massa,” katanya di kantor KPU, Kamis (30/8/2018).
Wahyu sangat berharap partai politik menjadi juru damai dan mengedukasi pemilih agar Pemilu 2019 dalam situasi yang damai dan saling menghormati.
Permintaan ini muncul karena ada beberapa pejabat negara yang melakukan kampanye mendukung calon presiden yang diusung.
Kemarin, Ketua Majelis Permusyawarahan Rakyat Zulkifli Hasan memperkenalkan Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presiden di hadapan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Dalam sambutan pada orientasi mahasiswa baru itu dia menanyakan kepada mahasiswa apakah presiden harus diganti atau tetap dua periode.
Tiga menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga melakukan hal serupa. Menteri dalam negeri menyuarakan Jokowi dua periode dalam acara resmi pertemuan kepala daerah, serta menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi menyatakan jika Jokowi terpilih dana desa akan naik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
