Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat politik Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Djayadi Hanan memperkirakan upaya melarang gerakan #2019GantiPresiden akan membuat gerakan ini semakin membesar.
"Akan selalu diperbincangkan terutama di sosial media," kata Djayadi saat dihubungi, Rabu (29/8/2018).
Menurut Djayadi pemerintah atau pihak tertentu tidak perlu melarang gerakan #2019GantiPresiden selama tidak melanggar hukum, karena gerakan itu bentuk ekspresi masyarakat dalam berpolitik.
Jika dalam gerakan itu dicurigai sebagai gerakan makar atau mengandung ujaran kebencian, cukup dibuktikan dalam proses hukum, tidak dengan melarangnya.
Djayadi mengatakan jika gerakan ini semakin membesar akan mengancam pihak Joko Widodo sebagai objek yang diinginkan diganti.
Menurut dia, kubu Jokowi terbawa perasaan hingga berusaha melarang gerakan #2019GantiPresiden.
"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika Jokowi dan pendukungnya sudah kuat,"katanya.
Djayadi mengatakan mestinya aksi deklarasi itu harus dibalas Jokowi dengan deklarasi dukungan yang lebih solid.
"Biarkan publik yang menilai mana yang baik dan yang tidak baik," ujarnya.
Deklarasi #2019GantiPresiden batal karena ditolak massa di beberapa daerah. Yang paling anyar adalah kedatangan aktivis gerakan #2019GantiPresiden Neno Warisman di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru pada Sabtu (25/8/2018) sore hingga malam.
Rencananya, Neno akan menghadiri acara deklarasi #2019GantiPresiden pada Ahad, 26 Agustus 2018. Neno akhirnya dipulangkan ke Jakarta dengan alas an untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Neno Warisman juga pernah ditolak ketika akan datang ke acara #2019GantiPresiden di Batam pada akhir Juli 2018.
Hal yang sama juga terjadi pada Ahmad Dhani, batal hadir dalam deklarasi #2019GantiPresiden di Tugu Pahlawan Surabaya, Minggu (26/8/2018). Massa mengepung Hotel Majapahit di Jalan Tunjungan, meminta Dhani untuk mengurungkan niatnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel