Fadel Dikukuhkan Jadi Guru Besar Kewirausahan Universitas Brawijaya

Anggota DPR RI, Fadel Muhammad, dikukuhkan menjadi Guru Besar di bidang Kewirausahaan Sektor Publik Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB).
Choirul Anam | 22 Agustus 2018 01:55 WIB
Anggota DPR RI Fadel Muhammad (tengah) bersama dengan Dekan FIA UB Prof Bambang Supriyono (kiri) dan Ketua Senat UB Prof Arifin (kanan) saat memberikan keterangan pers terkait dengan pengukuhannya sebagai guru besar di bidang kewirausahaan sektor publik di FIA UB di Malang, Selasa (21/8/2018). - Bisnis/Choirul Anam

Bisnis.com, MALANG — Anggota DPR RI, Fadel Muhammad, dikukuhkan menjadi Guru Besar di bidang Kewirausahaan Sektor Publik Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB).

Dekan FIA UB Prof Bambang Supriyono mengatakan pengukuhan Fadel Muhammad sebagai guru besar merupakan gurubesar ke-13. Pengukuhannya itu penting karea FIA UB membutuhkan pemikirannya di bidang kewirausahaan sector publik karena dapat melengkapi dari aspek praktisnya.

“Pak Fadel kan pernah menjadi Gubernur Gorontalo sehingga dapat memberikan best practice tentang kewirasuhaan sektor publik pada mahasiswa S1, S2, dan S3,” ujarnya di Malang, Selasa (21/8/2018).

Dari sisi keilmuan, tawaran yang diberikan Fadel juga tergolong baru. Jika tren ilmu administrasi dikenal dengan new public services dengan teori reinventing government, maka Fadel mengajukan tawaran yang lebih maju dengan kewirausahaan sektor publik.

Dia yakinkan, pengukuhan Fadel Muhammad yang dilakukan Kamis (23/8/2018), sudah melewati tahapan yang ketat. Butuh waktu 8 tahun bagi yang bersangkutan untuk memperoleh pengukuhan itu karena harus mampu mengumpulkan kredit sebanyak 850 berupa aktivitas mengajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Ketua Senat UB Prof Arifin menambahkan pengukuhan Fadel Muhammad sebagai guru besar di bidang kewirausahaan sektor publik penting karena sesuai dengan misi UB untuk menjadi perguruan tinggi dengan citra kewirausahaan internasional.

Fadel Muhammad mengatakan kewirausahaan sektor publik berarti pemerintah yang baik adalah yang mampu menjadikan rakyat berpendapatan dan menumbuhkan kepercayaan publik (public trust).

Dengan pendekatan kewirausahaan, pengelolaan pemerintahan—terutama pemerintah daerah—harus diubah.Yang paling utama adalah cara pandang terhadap pengelolaan APBD. APBD harus dilihat dan diperlakukan sebagai modal untuk menciptakan keuntungan publik berupa meningkatnya pendapatan rakyat dan kepercayaan publik.

Kewirausahaan sektor publik, dia yakinkan, sejalan dengan sikap pemerintah yang menginginkan perbaikan pelayan publik. Negara telah melahirkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagai kebijakan dan acuan bagi seluruh instansi pelayanan publik dalam menyelenggarakan pelayanan publiknya secara berkualitas.

Pelayanan publik terutama di tingkat pemerintah daerah sebagian besar masih belum baik. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), rata-rata nilai untuk pemerintah kabupaten dan kota seluruh Indonesia pada 2016 hanya 49,87. Sebanyak 425 pemerintah daerah atau 83% kabupaten dan kota kinerjanya masih masuk kategori nilai C (cukup atau minimal).

Hasil penelitian Ombudsman Indonesia terkaitkepatuhan terhadap UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, hasilnya tidak begitu baik. Sebanyak 39% dari total pemerintah provinsi memiliki tingkat kepatuhan rendah, sedangkan untuk pemerintah kabupaten/kota sebesar 65,75%.

Para penyelenggara pemerintah di daerah belum memiliki kesadaran dan komitmen untuk menciptakan kebijakan agar rakyat berpendapatan. Ini nampak dari banyaknya Kepala Daerah yang tersangkut kasus hukum.

Dalam penjelasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tanggal 18 September 2017, sebanyak 77 kepala daerah ter-OTT KPK dan lebih dari 300 kepala daerah tersangkut kasus hukum. Padahal, pelayanan publik yang berkualitas akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan. Inovasi memegang peran penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik.

Pelayanan publik yang baik bisa diciptakan melalui pendekatan kewirausahaan. “Jadi pemerintah mestinya berkomitmen untuk menerapkan model ini karena akan menghasilkan trust dari masyarakat,” ucapnya.

Menurut dia, keahlian khus di bidang kewirausahaan tersebut diapresiasi Kemenristek Dikti dengan menyebut guru besar di bidang kewirausahaan sektor publik merupakan yang pertama dikukuhkan di Indonesia.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
universitas brawijaya

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top