Suap RAPBN-P 2018, Legislator PAN Sukiman Bantah Kepemilikan Camry yang Disita KPK

Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Sukiman selesai diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap terkait dengan usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P 2018.
Rahmad Fauzan | 21 Agustus 2018 16:27 WIB
Mantan anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Amin Santono bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (30/7/2018). - ANTARA/Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Sukiman selesai diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap terkait dengan usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P 2018.

Diperiksa sebagai saksi tersangka Amin Santono, Sukiman membantah semua hal terkait dengan penyitaan yang dilakukan KPK di apartemennya beberapa waktu lalu. "Saya tidak tahu soal (penggeledahan) itu," bantahnya di halaman gedung KPK di Jakarta, Selasa (21/8/2018).

Politisi PAN tersebut juga menyangkal bahwa mobil Toyota Camry yang disita, beserta apartemen yang menjadi lokasi penyitaan, adalah miliknya.

Penggeledahan di rumah dinas Sukiman di Kalibata dan apartemen staf ahlinya dilakukan KPK pada 26 Juli 2018 lalu. Saat itu, dari rumah dinas disita dokumen, dan dari apartemen disita mobil Toyota Camry. "Penyidik akan menelusuri asal-usul uang terkait dengan mobil yang disita tersebut," lanjut Febri.

Pemeriksaan Sukiman hari ini merupakan penjadwalan ulang dari panggilan yang diagendakan 13 Agustus 2018 lalu. Berdasarkan keterangan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Sukiman tidak bisa datang karena sedang masa reses.

"Sukiman kami klarifikasi terkait dengan pengetahuan dan hubungannya dengan tersangka AMN (Amin Santono) dan YP (Yaya Purnomo). Pemeriksaan pada hari ini merupakan penjadwalan ulang dari panggilan yang seharusnya diagendakan 13 Agustus 2018," kata Jubir KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa (21/8). "Saat itu yang bersangkutan tidak bisa datang karena sedang masa reses," tambahnya.

Sebelumnya, KPK sudah melakukan penggeledahan di rumah dinas Sukiman pada 26 Juli 2018 di Kalibata dan apartemen seorang staf.  "Dari rumah dinas disita dokumen dan dari apartemen disita Toyota Camry. Penyidik akan menelusuri asal-usul uang terkait mobil yang disita tersebut," ungkap Febri. Dalam perkara ini, KPK juga memanggil Linda dan Handi dari pihak swasta serta PNS kota Balikpapan Tara Allorante.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa anggota Komisi IX DPR dari PPP, Irgan Chairul Mahfiz dan Wali Kota Tasikmalaya yang juga merupakan kader PPP, Budi Budiman. Bahkan KPK telah menyita uang Rp1,4 Miliar dari kediaman Wakil Bendum PPP tersebut.

Dalam penyidikan ini, KPK menelusuri adanya petunjuk atau bukti awal bahwa praktik pengurusan anggaran diduga juga terkait dengan Yaya Purnomo di sejumlah daerah.

Setidaknya ada 11 Kepala Daerah dan Pejabat di daerah yang telah dipanggil sebagai saksi yaitu Walikota Dumai Zulkifli, Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan, Bupati Seram Bagian Timur Abdul Mukti Keliobas, Walikota Tasikmalaya Budi Budiman, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Bupati Labuhan Batu Utara Khaerudinsyah Sitorus serta Bupati Lampung Tengah Mustofa.

KPK juga memeriksa pejabat dan PNS dari sejumah daerah yaitu Kabupaten Kampar, Kota Balikpapan, Kab. Pegunungan Arfak dan Kabupaten Way Kanan.

Selain itu, ada sejumlah anggota legislatif pusat dan daerah dan pengurus partai yang juga dipanggil sebagai saksi, yaitu anggota DPRD kabupaten Majalengka Deden Hardian Narayanto, Wakil Bendahara Umum PPP Puji Suhartono, Anggota DPR RI Sukiman, dan Irgan Chairul Mahfiz.

Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan empat orang tersangka yaitu anggota Komisi XI DPR dari fraksi Partai Demokrat Amin Santono, pihak swasta sekaligus perantara Eka Kamaluddin, Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo, serta pemberi suap yaitu Ahmad Ghiast.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap keempatnya pada Jumat (4/5/2018) malam di Jakarta dan Bekasi.

Amin diduga menerima Rp400 juta sedangkangkan Eka menerima Rp100 juta yang merupakan bagian dari "commitment fee" sebesar Rp1,7 miliar atau 7% dari nilai 2 proyek di kabupaten Sumedang senilai total Rp25 miliar.

Sedangkan uang suap untuk Yaya belum terealisasi meski Yaya sudah menerima proposal dua proyek tersebut yaitu proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kabupaten Sumbedang senilai Rp4 miliar dan proyek di dinas PUPR kabupaten Sumedang senilai Rp21,85 miliar.

Dalam OTT tersebut, KPK total mengamankan sejumlah aset yang diduga terkait tindak pidana yaitu logam mulia seberat 1,9 kilogram, uang Rp1,844 miliar termasuk Rp400 juta yang diamankan di lokasi OTT di restoran di kawasan Halim Perdanakusumah, serta uang dalam mata uang asing US$63.000 Singapura dan US$12.500.

Uang selain Rp500 juta untuk Amin dan Eka serta emas tersebut diperoleh dari apartemen Yaya di Bekasi. Ghiast sudah dituntut 3 tahun penjara dan saat ini sedang menunggu vonis hakim.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
korupsi

Sumber : antara

Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top