Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) belum memberikan keputusan terkait permintaan kenaikan porsi saham PT Angkasa Pura (Persero) II di PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) menjadi 25%.
Saat ini, Angkasa Pura (AP) II memegang 20% saham BIJB.
Penjabat Gubernur Jabar M. Iriawan mengatakan upaya permintaan kenaikan porsi saham BIJB sampai saat ini belum mendapatkan keputusan apapun terutama dari Pemprov Jabar selaku pemegang saham mayoritas. Menurutnya, bukan persoalan mudah bagi Pemprov Jabar melepas saham lebih besar bagi AP II mengingat ada urusan payung hukum yang harus dituntaskan.
“Saya harus konsultasi dengan DPRD karena mereka tahunya 20%. Kami juga akan merapatkan dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, nanti akan saya sampaikan dengan pejabat terkait,” tutur Iriawan, Senin (30/7/2018).
Dia menyatakan pada masa pemerintahan Ahmad Heryawan, sudah ada kesepakatan bahwa saham AP II di BUMD tersebut hanya 20% dengan alasan bandara tersebut dibiayai mayoritas oleh APBD Jabar dan tanah yang dikuasai oleh Pemprov Jabar. Hal ini akan diangkat kembali dalam pembicaraan dengan Menko Maritim.
Pemprov Jabar berharap akan ada solusi setelah pihaknya berkonsultasi dengan sejumlah stakeholder.
“[Lebih] Enggak mau kita, 25% maksimal itu, karena sudah ada 20% sebelumnya,” papar Iriawan.
Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Jabar Eddy M. Nasution menambahkan negosiasi dengan AP II masih berjalan. Pihaknya belum mau membuka pertimbangan terbaru dalam negosiasi tersebut, meski menegaskan tidak mau dirugikan dalam kerja sama tersebut.
Dia mengungkapkan permintaan kenaikan saham AP II didorong oleh surat Menteri BUMN yang mengharuskan memiliki 25% saham di BIJB.
“Dari mereka minta saham 25%. Asalnya dulu ada rapat 20%, tiba-tiba jadi 25% karena ada surat Menteri BUMN. Mereka mengunci kita, tapi kami tidak mau. Ini masih negosiasi terus,” lanjut Eddy.
Jika tidak ada titik temu, maka kerja sama pengelolaan Bandara Kertajati, Majalengka dinilai tidak akan berjalan. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman diharapkan bisa mencarikan jalan keluar karena urusan ini dipandang tidak bisa diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
"Saling ngotot, dia mau 25%, kita mau 20%. Kami enggak mau diatur mereka dalam RUPS," tegasnya.
Direktur Utama BIJB Virda Dimas Ekaputra menjelaskan kepastian besaran saham ini berpengaruh pada kebutuhan pihaknya akan dana segar untuk penyempurnaan pembangunan sisi darat Kertajati.
“Kami masih memerlukan dana sekitar Rp400 miliar yang harus dipenuhi dari sisi ekuitas karena masih memerlukan dana tambahan untuk sisi darat,” sebutnya.
Meski masalah kepemilikan saham masih menjadi perdebatan, pihaknya mengklaim hal ini tidak menganggu operasional Bandara Kertajati.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
